Aksi Buruh Indonesia Berunsur Politik ? Benarkah?

Aksi Buruh Indonesia Sudah Banyak Membawa Dampak Bagi Para Buruh

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner

IndoHarian – Aksi Buruh Indonesia Berunsur Politik ? Benarkah?

 

IndoHarian – Gerakan aksi buruh Indonesia telah menempuh perjalanan yang amat panjang dari masa kolonial hingga sekarang ini. Kondisi politik dari setiap pemerintahan mempengaruhinya dengan berarti. Sekarang, gerakan itu mudah disusupi oleh muatan politik yang tidak berkaitan dengan isu perburuhan.

Sesuai kutipan dari buku Perkotaan, Masalah Sosial, & Perburuhan di Jawa Masa Kolonial, Jakarta yaitu Komunitas Bambu (2013) yang disusun oleh John Ingleson, gerakan melakukan protes di zaman kolonial yang dilakukan kaum petani untuk menuntut perbaikan bagi kesejahteraan dan memberikan inspirasi kepada kaum buruh untuk menggalang kekuatan secara bersama-sama. Gerakan buruh telah dicetuskan oleh para pekerja perusahaan kereta api dengan tuntutan perbaikan untuk kondisi kerja.

Serikat buruh pertama juga terbentuk di Jawa dalam perusahaan kereta api pada tahun 1905. Namun, serikat buruh ini berada di bawah kendali dari Eropa dan hanya merekrut sebagian kecil saja buruh pribumi. Serikat ini menjadi kelompok yang penting setelah mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berbagai peraturan juga pada akhirnya dilahirkan untuk buruh, mulai dari undang-undang (UU) yang mengatur hal kecelakaan kerja, perlindungan, perjanjian perburuhan di antara serikat buruh dan majikan, sampai dengan penyelesaian perselisihan perburuhan.

 

Pasang Surut Gerakan Buruh

Pengamat perburuhan dari Universitas Airlangga yang bernama Hadi Shubhan, mengatakan bahwa pergerakan buruh mengalami pasang surut dari era Orde Lama hingga saat ini. Menurutnya, pergantian kepemipinan di Indonesia merupakan salah satu faktor yang membuat hal tersebut terjadi.

Dia menjelaskan bahwa pergerakan buruh di era Sukarno sudah memiliki tempat yang telah diperhitungkan. Hadi mengatakan, kiblat pemerintahan Sukarno yang sosialis membuat para buruh juga mendapatkan ruang gerak dan juga peran yang penting.

“Pergerakan buruh sampai saat ini mengalami pasang surut dari zaman Orde Lama, dimana jurusan pemerintah sosialis sehingga gerakan buruh di bawah pemerintahan Sukarno punya peran penting,” ujar Hadi, pada hari Jumat (28/4/2018).

Hanya saja, lanjutnya, hal itu berubah setelah di memasuki Orde Baru yang ada di bawah kepemimpinan Suharto. Menurut dirinya, gerakan para buruh dibatasi dengan sangat tertindas melalui kebijakan yang hanya mau untuk mengakui keberadaan dari satu organisasi saja.

Kelompok buruh kembali lagi memperoleh kebebasannya dalam era Reformasi, setelah Habibie memberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2000 perihal Serikat Pekerja. Bahkan, Hadi juga mengatakan bahwa regulasi itu telah memudahkan buruh untuk membentuk serikat lantaran syarat yang telah diberikan mudah untuk dipenuhi.

“[Di era Reformasi] kebebasan telah diperoleh kembali, terbuktinya itu dengan tanpa dibatasi pendirian serikat pekerja. Bahkan sangat mudah, ada 10 orang dan anggaran dasar sudah cukup untuk bisa mendirikan serikat buruh,” ucap dia.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Keren Mana? Ahmad Kenakan Blangkon Atau Kaos #2019GantiPresiden
Mardani: Acara Tagar di CFD Dituding Dibayar
Susi Diancam Dimedsos Karena Mengenakan Kaos #DiaSibukKerja

 

Terkait dengan gerakan aksi buruh Indonesia dalam beberapa tahun ini, ia juga menilai, sejumlah hal yang bersifat makro telah berhasil disuarakan dan juga mendorong pemerintahan untuk menerbitkan kebijakan. Salah satunya, ucap dia, berkaitan dengan asuransi atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurutnya, hampir dari seluruh masyarakat Indonesia sudah dapat merasakan manfaat kebijakan yang didorong lahir dari gerakan buruh ini.

“Terakhir yaitu adanya BPJS, adanya pembelaan dari serikat buruh persoalan keharusan adanya BPJS. Ternyata hal tersebut manfaatnya bukan hanya untuk buruh saja, tetapi untuk seluruh masyarakat,” ucap Hadi.

Meski sudah seperti itu, Hadi kerap menilai, gerakan buruh yang ada Indonesia belum berjalan dengan efektif. Terbukti, sambungnya, sejumlah permasalahan yang dibawa lewat gerakan buruh tidak seluruhnya terwujud. Hadi juga menyayangkan berbagai gerakan buruh yang telah membela hal-hal tidak sesuai atau kurang sesuai dengan arah buruh, seperti menyinggung kebijakan untuk pengampunan pajak (tax amnesty) dari pemerintah. Menurut dirinya, penyuaraan masalah tersebut condong bermuatan politis.

“Ada beberapa serikat buruh yang muatannya itu tidak murni pada pembelaan bagi buruh, tetapi ada unsur politik. Bagaimana mungkin ada serikat buruh yang mengkritisi tax amnesty? Itu seharusnya tidak ada hubungan dengan gerakan para buruh, hal tersebut merupakan gerakan politik,” ucap dia.

Berangkat dari itu, Hadi menaruh harapan agar gerakan buruh yang rencanya terselenggara dalam menyambut Hari Buruh Internasional (May Day), pada hari Selasa (1/5/2018) mendatang dapat menyuarakan persoalan baru yang lebih sesuai dengan substansi. Salah satunya, menurut dirinya yaitu polemik terkait Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang baru dikeluarkan oleh presiden.

Selain itu, Hadi juga menilai, persoalan lain yang juga dapat disuarakan yaitu perihal upah minimum yang masih dihitung berdasarkan dengan survei dan sistem kerja kontrak (outsourcing).

“Isu aktualnya yaitu buruh asing yang kelihatannya diperlonggar oleh negara. Kemudian masih dengan persoalan pengupahan, karena dari 2015, penentuan upah minimum tersebut bukan berdasarkan survei tetapi berdasarkan dengan rumus. Terus ada kebijakan buruh kontrak atau outsourcing tersebut masih tetap aktual,” ujarnya Hadi mengenai aksi buruh Indonesia.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *