Cegah Korupsi!! Kemenkeu Naikan Gaji Kader, Ini Buktinya!

Kemenkeu Naikan Gaji Kader Untuk Menekan Angka Kasus Korupsi Indonesia

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kulinerAlam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner

Indoharian – Cegah Korupsi!! Kemenkeu Naikan Gaji Kader, Ini Buktinya

 

Indoharian – Pemerintah memberi pertanda segera Naikan Gaji Kader dan pejabat tinggi jangka waktu dekat. Peningkatan ini menjadi jawaban sekaligus kabar gembira bagi para kepala daerah atas hasil kerja mereka selama ini. akan tetapi apakah prosedur ini efektif menekan tindakan korupsi?

Rancangan pemerintah membahas upah gaji kepala daerah, adalah, untuk gubernur, bupati atau wali kota di bicarakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Langkah dari analisis ini merupakan permintaan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo karena khawatir dengan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

Korupsi yang dilakukan para kepala daerah di Indonesia dalam jangka beberapa tahun belakangan masih terus tinggi. Modus korupsi yang mereka lakukan pun semakin beragam. Tak lagi berpatokan pada korupsi dari APBD, mereka biasanya menargetkan uang haram itu melalui pungutan atau upah dari proses pelegalan atau pengangkatan jabatan.

Sumpah jabatan maupun fakta kepribadian pun tak lagi menjadi sesuatu yang suci lagi. Faktanya, hampir semua kepala daerah di awal jabatannya berkomitmen tegas melawan tindakan korupsi. Tapi di lapangan, semua hanyalah janji tanpa bukti. program politik yang berbiaya mahal di Indonesia saat ini sering kali menjadi alasan kebenaran para kepala daerah ini untuk berbuat melenceng. gelagat ini di buktikan banyaknya kepala daerah tejaring korupsi kendati sebelumnya memiliki histori yang cukup bagus.

Menurutnya, untuk Naikan Gaji Kader dan para pejabat daerah ini tidak terlalu mahal. Alasannya Indonesia hanya memiliki sedikit kepala daerah. “Sebab ini menyangkut pemimpin negara dan strukturnya. Kalau untuk pemimpin negara terhadap total anggaran itu tidak mempengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting,” ujar dia.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Fadli Zon: Ribuan Karangan Bunga Hanya Settingan, Ini Jawaban Djarot..
Presiden Jokowi Mengeluarkan Kebijakan Membuat PNS Histeris!
Ganjar Pranowo: Dalam Aksi Bela Rohingya Jangan Membawa Isu Islam-Buddha

 

Bupati Sleman Sri Purnono berterus terang sejak menjadi wakil bupati (wabup) pada 2005 sampai saat ini menjadi bupati tidak ada kenaikan sama sekali upah. Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir setiap tahun ada kenaikan upah. “Ya mudah-mudahan bisa segera di laksanakan,” ujar Bupati Sleman.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau berkomentar lebih jauh terkait program ini. “Saya tidak mau memberi komentar. Itu urusan pemerintah pusat,” ujar Ketua II Bidang Kesejahteraan dan Ekonomi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balai Kota DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif berterus terang, KPK memang sudah melakukan analisis tentang gaji kepala daerah di seluruh Indonesia. Berdasarkan temuan KPK, seumpama, gaji bupati maupun walikota yang ada sejauh ini setiap bulannya hanya sekitar Rp5,1 juta sampai Rp5,7 juta. Karenanya KPK mengeluarkan usulan agar pemerintah menaikkan gaji para kepala daerah.

Naikan Gaji Kader dan pejabat tinggi. Usulan tersebut justru sudah diberikan KPK dan diterima Presiden Joko Widodo.” Betul bahwa KPK memperkirkan struktur gaji kepala daerah yang sekarang tidak logis dibandingkan dengan tanggungjawab sebagai kepala daerah. Intinya dengan struktur gaji yang sekarang dianggap belum manusiawi,” ujar Syarif.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *