banner 468x60

Dikabarkan Dampak Politik Uang Pada Pilkada 2018 Begini

 NEWS, POLITIK
banner 468x60

Pilkada 2018 Dampak Politik Uang Ini di Kabarkan Akan Mencapai Nilai Tinggi

 

Alam dan Entertainment News ,Berita Dunia Terbaru ,Berita hari ini ,Berita Indonesia Terbaru ,Berita Terkini ,berita terupdate Foto ,Indoharian kesehatan ,Politik ,Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com ,Ulasan Teknologi ,Video

Dikabarkan Dampak Politik Uang Pada Pilkada 2018 Begini

 

IndoHarian – Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Sukmajati melihat Dampak Politik Uang pada Pilkada pada tahun 2018 masih tinggi. Dalam upaya yang masih rendah transparansi dan kontrol masyarakat pada masa tahap pencalonan.

“Jika saat tahap pencalonan dan kandidasi kepala daerah tidak bisa dikontrol, maka dengan itu potensi politik terbilang masih bisa sangat tinggi,” ucap Mada

Mada mengungkapkan, politik uang rawan sering terjadi dalam setiap tahap pilkada. Politik uang terjadi di awal kandidasi, kampanye, hingga menjelang hari H pemungutan suara.

Menurut Mada, selain masih rendah kontrol dan transparansi setiap tahapan pemilu, potensi politik uang juga akan banyak dipicu oleh biaya politik yang mahal mulai dari proses kandidasi, kampanye, dan saat pemungutan suara. Dampak Politik Uang yang mahal itu, akan menjadi beban kandidat dan parpol.

“Biaya politik yang mahal tentu menjadi beban partai dan kandidat, yang akan memicu praktik politik yang korup untuk mengembalikan modal mereka. Dengan banyak nya operasi tangkap tangan berhasil di tangkap KPK rata-rata disebabkan biaya politik yang mahal,” ujar Mada .

Untuk memperkecil potensi politik uang itu , Maka Mada, masyarakat perlu berpartisipasi dan dilibatkan untuk memantau seluruh proses pilkada. “Kehadiran masyarakat jangan hanya dihitung saat momentum pemungutan suara , akan tetapi sudah dimulai saat proses kandidasi,” ujar Mada.

Proses kandidasi yang berlangsung tertutup, merupakan tahap awal yang sangat menentukan hasil pemilu. Masyarakat pada taha itu,memiliki hak besar untuk bisa menentukan kandidat yang berkualitas dan berintegritas.

Oleh karena itu, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainurrochman mengungkapkan politik uang saat penentuan hasil pilkada akan jadi akar merebak korupsi di berbagai bidang pemerintahan di daerah setempat. “Dikarenakan itu para calon kepala daerah yang terpilih akan berusaha mengembalikan modal pengeluaran mereka  dengan menghalalkan segala cara,” kata dia.

Upaya untuk mencegah korupsi serta potensi politik uang, masyarakat diharapkan mampu mencegah Dampak Politik Uang korupsi di daerah dengan menolak politik uang baik berupa uang, barang maupun janji. “Jika masyarakat lunak terhadap politik uang, masa depan daerah tersebut akan menjadi tidak bagus,” kata Zainurrohman.

 

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Related Search

banner 468x60

Related Posts

Leave a Reply