banner 468x60

Fahri Hamzah Dimarah Jokowi, Mengapa Anda Suka Mengkritik KPK?

 NEWS, POLITIK
banner 468x60

Fahri Hamzah Dimarah Jokowi Karena Rajin Mengkritik KPK

Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate, Politik, Berita Dunia Terbaru, Foto, Video, Ulasan Teknologi, Kesehatan, Alam dan Entertainment News

IndoharianFahri Hamzah Dimarah Jokowi, Mengapa Anda Suka Mengkritik KPK?

 

Indoharian, JAKARTA — Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dimarah Jokowi atau Presiden Joko Widodo, ditanyakan mengapa ‘suka’ mengkritik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri pun mengaku hal itu terjadi saat berbicara dgn Presiden.

“Saya sudah bilang ke Pak Joko Widodo bulan puasa. ‘Pak Fahri, kenapa rajin kritik KPK terus?’ Saya bilang, ‘Pak, ada negara dlm negara, hati-hati Bapak’,” ungkap Fahri saat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Fahri pun mengatakan kalau dia berbicara seperti itu hanya pada saat berada di meja makan Istana saja. Menurutnya, dia hanya sekadar mengingatkan Presiden.

“Saya hanya bilang begitu di meja makan Istana. Saya buka ini lantaran saya udah ngomong, saya ingetin Pak Jokowi, ada negara dalam negara,” ucap Fahri.

Kemudian Fahri lalu menuding orang-orang yg ada di KPK besar kepala lantaran menganggap posisi moralnya lebih tinggi daripada yg lain. Fahri melabeli pihak yg berada di KPK dgn sebutan ‘sok’.

“Jadi KPK itu, saking moralnya tinggi, seperti lembaga kultus (suci). Akhirnya orang-orang ini pun menjadi sok, petantang-petenteng sambil kelakuannya itu, padahal setan juga banyak yang seperti itu,” ucapnya.

Sebelumnya Johan Budi Saptopribowo selaku mantan Juru Bicara KPK yg saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi telah memastikan belum mendengar ada rencana panitia khusus angket Komisi Pemberantasan Korupsi utk memanggil Presiden.

Fahri pun sempat mengusulkan Pansus Angket KPK meminta keterangan dari Presiden.

Johan lalu menegaskan kalau Fahri tak bisa mewakili pansus angket lantaran bukan adalah pimpinan atau anggotanya.

“Apakah pak Fahri itu pansus (angket) ya?” ucap Johan.

Johan pun menegaskan kembali, Presiden baru akan bersikap apabila ada rekomendasi resmi yg dikeluarkan oleh pansus KPK, termasuk dalam usul supaya Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) revisi UU KPK, sejauh ini baru hanya wacana saja.

“Dari pansus ini rekomendasinya apa dulu. Baru dari Presiden bisa bersikap. Rekomendasi dari pansus kepada pemerintah kan tidak ada. Kalau sudah ada, baru didiskusikan di dalam,” kata dia.

Fahri Hamzah sebelumnya ia mengusulkan supaya Pansus Angket KPK bisa memanggil Jokowi. Presiden, sebab menurutnya, kehadiran Jokowi sangat dihadirkan sebelum rekomendasi pansus diputuskan, tapi sesudah pansus memanggil KPK.

“Saya sendiri juga mengusulkan kalau Presiden harus dihadirkan,” ucap Fahri sebelum Fahri Hamzah dimarah Jokowi, Rabu (23/8/2017) lalu.

Kemarin itu, Polisi menilang mobil sport bermerek Porsche di Jakarta Barat. Rupanya, mobil itu adalah sitaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halim Pagarra selaku Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun mengatakan, mobil tsbt ditilang anggotanya lantaran pengendara tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraannya.

Sesudah dicek polisi, nomor kendaraan mobil itu tidak teregistrasi.

“Kita langsung memprosesnya lantaran STNK dan TNKB-nya (pelat nomor) berbeda ini akan kita serahkan ke reserse,” ucap Halim.

Halim pun menerangkan, telah ditemukan fakta lain, kalau pelat nomor mobil ini sudah diblokir atas permintaan KPK.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Woww! Ternyata Tarif Yang Dipatok Saracen, Jaringan Penyebar Kebencian di Medsos, Sangat..
Lagu Pancasila DiJadikan Remix, Bolehkah?
Mendagri Minta Polri Segera Ungkap Maksud Sindikat Saracen

 

Halim tidak merinci mengapa mobil tersebut diblokir.

“Kemudian juga ada terlibat keterkaitannya dgn salah satu blokiran dari KPK, maka dari itu, kita serahkan ke Krimsus utk ditindak saja,” ujar Halim.

Halim pun mengatakan, pengendara mobil bermerek Porsche itu adalah warga biasa.

“Nanti kita lihat, (pelaku) tapi itu masyarakat biasa, bukan artis,” lanjutnya.

Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK lalu menjelaskan terkait pemblokiran nomor kendaraan satu unit mobil sport bermerek Porsche.

Telah dikatakan, penyidik KPK memang pernah meminta Korps Lalu Lintas Polri utk memblokir nomor kendaraan itu.

KPK duga mobil mewah itu terkait dgn perkara korupsi alat kesehatan dgn terdakwa mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

“Pemblokiran lebih ditujukan pada pencegahan supaya aset tak dipindahkan kepemilikannya. Hal ini terkait dengan kebutuhan hukum penggantian kerugian negara, sesudah putusan berkekuatan hukum tetap,” ucap Febri saat dikonfirmasi

Sebab menurut Febri, pemblokiran sifatnya cuma administrasi. Dengan demikian, yg menjadi objek dalam pemblokiran itu adalah surat kepemilikan, supaya tak bisa dipindahkan kepemilikannya atau dijual selama masa proses hukum sedang berlangsung.

Febri pun menjelaskan bahwa pemblokiran berbeda dgn penyitaan. Meski nomor kendaraan diblokir, fisik kendaraan masih berada dalam penguasaan pemilik mobil.

“Kami imbaukan supaya semua pihak tak cepat mengambil kesimpulan, apalagi jika ada yg bahkan menuduh KPK menggelapkan barang yg disita. Hal tsbt sangat tendensius dan tentu tak patut disampaikan,” ucap Febri.

Masinton Pasaribu yang merupakan Wakil Ketua Pansus Angket KPK pun menilai ada yg nggak beres dgn barang sitaan dan rampasan KPK. Salah satunya itu terkait ditemukan mobil mewah bermerek Porsche di jalanan oleh pihak kepolisian di Jakarta Barat.

“Tentunya ini pasti ada yg salah,” ujar Masinton.

Ditegaskan, sejak jauh-jauh hari Pansus Angket KPK sudah meminta BPK mengaudit barang sitaan dan rampasan KPK dari sejumlah kasus yg ditangani.

Sebab menurut Masinton dari keterangan Yulianis, Muchtar Effendy, dan lainnya, barang yg disita oleh KPK banyak yg nggak jelas statusnya sekarang ini.

“Barang-barang yg disita dan diblokir itu nggak jelas statusnya dan tak pernah diberitahukan kepada mereka yg memiliki barang tsbt,” katanya.

Masinton pun mencontohkan, kebun kelapa sawit mantan bendahara Partai Demokrat Nazarudin. Menurutnya sampai sekarang kebun kelapa sawit yg disita itu rupanya masih beroperasi.

Fahri Hamzah dimarah Jokowi “Nah terus yg mengoprasikan kebun kelapa sawit itu siapa? Apakah hasil kebun sawit itu dilaporkan ke KPK dengan resmi, keuntungannya lari kemana? siapa yg nikmati hasil itu? nah itu kita minta BPK audit,” ucap Masinton.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Related Search

banner 468x60

Related Posts

Leave a Reply