Jokowi Minta Kewajiban DMO Untuk Tak Dicabut, Ini Alasannya

Jokowi Minta Kewajiban DMO Tak Dicabut Agar Perusahaan Bisa Memasok Batu Bara

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kulinerAlam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner

IndoharianJokowi Minta Kewajiban DMO Untuk Tak Dicabut, Ini Alasannya

 

Indoharian – Jokowi Minta Kewajiban DMO batu bara dalam negeri, di batalkan pencabutannya, pembatalan ini di harapan membuat kinerja perusahaan listrik negara (PLN) tetap berjalan dengan baik agar memenuhi kebutuhan listrik masyarkat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jinan mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Minta Kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) agar tetap di berlakukan dengan aturan yang saat ini.

Tidak ada perubahan termasuk pembatalan bagi perusahaan batu bara untuk memasook produksinya ke perusahaan dalam negeri, termasuk PLN.

“DMO batu bara, adalah arahan dari bapak Presiden, yang diputuskan sama seperti sekarang gak ada perubahannya, gak ada Peraturan Pemerintah (PP) baru dengan mekanisme harga yang sama,” tutur Jonan.

Jonan menjelaskan, dengan keputusan langsung dari Presiden, semua kinerja perusahan untuk memasok batu bara ke dalam negara aturan DMO tetap berlaku, hal ini juga sesuai dengan mandat Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Terkait dengan keluhan dari PLN yang mengatakan Jokowi Minta Kewajiban DMO agar suplai batu bara dari DMO sering tak di penuhi penambang, Jonan mengatakan bahwa hal tersebut di kembalikan kepada pelaku industri, Kementerian ESDM hanya menerima laporan untuk kemudian di evaluasi.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Tak Direkomendasikan Ulama Jadi Capres, Karena Hal Ini
Antasari Kembali Berkeliaran, Demokrat Surati Bareskrim Polri Segera!!
Jokowi Kumpulkan Sekjen Koalisi Untuk Persiapan Perang

 

Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang juga turut dalam rapat terbatas menjelaskan, pemerintah memang perlu untuk melindungi kondisi keuangan PLN, ia menilai, jika DMO ini di cabut, perusahaan listrik tersebut bisa rugi mencapai hingga Rp 30 triliun per tahun.

“Ya, kalau sekarang enggak, kalau di cabut (DMO) dalam rupiahnya Rp 30 triliun, kalau sekarang kan enggak di cabut,” ujarnya.

“Selama ini, harga DMO batu bara di tetapkan pemerintah sebesar 70 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton, bukan berdasarkan harga internasional, jika wacana ini diterapkan maka artinya pemerintah lebih pro kepada kepentingan segelintir orang,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Jokowi Minta Kewajiban DMO tak di cabut agar semua kinerja perusahaan untuk memasok batu bara.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *