Bambang Widjojanto Berpendapat Kalau Aris Melanggar UU KPK
Indoharian – Mantan Wakil KPK Menilai Aris Melanggar UU KPK
Indoharian, JAKARTA — Bambang Widjojanto yang merupakan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah berpendapat kalau Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal (Pol) Aris Budiman sudah melanggar ketentuan yg ada didalam Undang-Undang KPK. Aris melanggar UU KPK
Pendapat ini pun telah disampaikan kepada Bambang dalam menanggapi sikap Aris yg menghadiri rapat dengar pendapat dgn Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR RI pada hari Selasa (29/8/2017). Padahal, saat itu Aris sudah dilarang oleh pimpinan KPK.
Bambang pun menjelaskan, Pasal 36 UU KPK padahal sudah jelas melarang pimpinan KPK untuk mengadakan hubungan langsung & tidak langsung dgn tersangka atau pihak lain yg ada hubungan dgn perkara tindak pidana korupsi yg ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dgn alasan apa pun.
Selanjutnya, Pasal 65 dan Pasal 66 UU KPK pun menegaskan kalau pegawai KPK bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila telah melanggar ketentuan Pasal 36 UU KPK.
“Jadi pertanyaan dasarnya apa yg menjadi dasar dia ketemu? Lantaran menurut ketentuan tak boleh (bertemu),” ucap Bambang saat di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Sebab menurut Bambang, bergulirnya hak angket terhadap KPK cukup terkait dgn pengusutan kasus Korupsi KTP elektronik (e-KTP) Maka itu Aris melanggar UU KPK.
Maka itu, isu pembentukan Pansus Hak Angket KPK malah ramai di DPR sesudah adanya kesaksian mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani yg menyebut sejumlah nama ikut terlibat didalam kasus tsbt. DPR pun sudah mendesak KPK untuk membuka rekaman yg disampaikan oleh Miryam.
Selain itu, sebagian nama yg menjadi anggota Pansus Angket KPK adalah orang-orang yg juga disebut terlibat dlm dakwaan kasus e-KTP.
“Sebagian orang-orang yg terlibat dalam panitia angket itu disebut dlm dakwaan,” ucap Bambang.
Saat rapat bersama Pansus, Aris pun menyampaikan berbagai hal yg terjadi di dalam KPK. Aris telah mengakui adanya 2 faksi dlm tubuh penyidik. Dua faksi itu, yakni penyidik yg berasal dari Polri dan juga penyidik internal KPK.
Aris melanggar UU KPK, sebab menurut dia, friksi itu muncul lantaran adanya perebutan posisi dlm menempati posisi penyidik utama.
Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate
Alam dan Entertainment News Aris Melanggar UU KPK Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Foto Indoharian kesehatan Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Ulasan Teknologi Video
Related Post
![Permalink to Fakta Serangan Balasan Israel ke Iran]( "Permalink to Fakta Serangan Balasan Israel ke Iran")
Fakta Serangan Balasan Israel ke Iran Hubungan Israel dan
![Permalink to Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal]( "Permalink to Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal")
Indoharian – Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal Serangan
![Permalink to Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS]( "Permalink to Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS")
Indoharian – Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS AS
