PANAS! Bantah HNW, PDIP Beberkan Bukti Data UU Dana Desa

Bantah HNW, PDIP Beberkan Bukti Data Tak Pernah Tolak Dana Desa

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kulinerAlam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kulinerAlam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kulinerAlam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner
Indoharian – PANAS! Bantah HNW, PDIP Beberkan Bukti Data UU Dana Desa

Indoharian – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga Wakil Ketua MPR Republik Indonesia (RI), Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut PDIP pernah menolak Undang-Undang Desa. PDIP dengan tegas membantah tudingan itu dan juga PDIP Beberkan Bukti bahwasannya PDIP sama sekali tidak pernah menolak dana desa.

PDIP Beberkan Bukti tidak pernah menolak UU Desa!” jelas anggota DPR Komisi VIII Fraksi PDIP, Budiman Sujatmiko, dalam keterangan tertulis, pada hari Kamis (21/2/2019).

Budiman mengungkapkan, dirinya merupakan salah satu inisiator UU Desa di DPR. UU itu, jelas Budiman, merupakan gagasan yang sebelumnya dia persiapkan untuk Pileg 2009 lalu hingga akhirnya berhasil masuk ke DPR.

“UU Desa kan gagasan yang saya persiapkan untuk Pileg 2009 lalu di Kab Banyumas. Sejak masuk DPR, saya kawal serius di DPR hingga disetujui di ujung Pemerintah Pak SBY pada tahun 2014 lalu,” jelasnya.

“PDIP mengajak semua partai untuk jujur dan tidak melakukan pembodohan dan penyesatan ataupun memberikan kabar hoax hanya karena ingin menang pileg atau pilpres. Di PDIP para kader diingatkan untuk menginternalisasi semboyan Satyam Eva Jayate, kebenaran yang berjaya, itu ajaran untuk bertindak jujur dan ksatria agar demokrasi bermartabat,” jelas Budiman.

Sedangkan, anggota pansus RUU Desa dari Fraksi PDIP Arif Wibowo juga mengungkapkan perjalanan UU Desa hingga disahkan di paripurna. Sepanjang perjalanannya, jejak PDIP jelas terekam di dalamnya.

“Draft RUU Desa disiapkan bersama para kades pendukungnya, dan menjadi inisiatif DPR, tetapi karena dalam periode DPR sebelumnya pada tahun 2004 sampai 2009 lalu telah gagal, maka diserahkan menjadi inisiatif Pemerintah. Ternyata draft RUU versi Pemerintah jauh berbeda dari draft awal sehingga pengusung-pengusung utamanya seperti Budiman Sudjatmiko harus mengawal ketat di Pansus RUU Desa dengan mengakomodasi masukan masyarakat sehingga tidak kehilangan roh ‘pemberdayaan desa’ sebagaimana di draft awal,” jelas Arif.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Pemprov DKI Jakarta Izinkan Acara Munajat 212, Di Monas
Mengenaskan! Diancam FPI Dhani Ngemis Bantuan NU
“Mari Bung Rebut Kembali” Slogan PPP Sulut Pemilu 2019

“Komitmen politik Fraksi PDIP dan Budiman kepada UU Desa memaksa mereka melakukan advokasi di luar parlemen misalnya responsif dan akomodatif terhadap tuntutan ribuan kades yang beberapa kali melakukan demo ke DPR dan istana,” jelas dirinya.

Bukti keterlibatan PDIP, jelas Arif, juga jelas terekam dari keberadaannya di pansus RUU Desa kala itu. Hal tersebut berbeda dengan PKS dan Gerindra yang justru kadernya tak ingin tampil memimpin pansus RUU Desa.

“Pimpinan pansus pada saat itu adalah saya sendiri, Ahmad Muqowam (PPP), Ibnu Munzir (Golkar), Umam Wiranu (Demokrat). Tidak ada pimpinan Pansus dr PKS atau Gerindra, jadi bagaimana pak HNW mengatakan PDIP menolak UU Desa dan UU Pemerintahan Desa yang dibahas dalam satu paket. Jejak konsisten PDIP bisa di lihat ataupun di lacak pada saat pembahasan RUU dan eksekusinya melalui putusan politik Presiden Jokowi yang terus-menerus menaikkan anggaran untuk Dana Desa,” jelas Arif.

Karena hal tersebut, Arif menegaskan apa yang disampaikan HNW adalah tidak benar atau hoax. Fraksinya bahkan mendukung dengan sangat agar RUU Desa pada saat itu dapat segera disahkan. Bahkan, PDIP berani angkat suara mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu dinilai terlalu kecil mengalokasikan dana desa.

“Dukungan PDIP dilakukan juga dengan sikap kritis ketika mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden SBY yang hanya mengalokasikan sebesar Rp 9 triliun di APBN tahun 2014 lalu yang menurut PDIP terlalu kecil. Alhamdulillah, Presiden Jokowi menambah alokasi anggaran di RAPBN-P tahun 2014 lalu menjadi Rp 21 triliun. Ini cerminan bagaimana Jokowi dan PDIP melaksanakan amanah UU Desa secara serius,” jelasnya.

PDIP Beberkan Bukti bahwa PDIP tidak pernah tolak dana desa dan pada saat ini mengaku gembira berkat kerja keras PDIP, kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Meski di lain sisi, menurut dia, hal tersebut tak hanya berkat PDIP dan Jokowi semata, namun juga atas kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *