banner 468x60

Pemerintah Bubarkan Ormas, Di Nilai Tak Siap Hadapi Perkembangan Politik

 NEWS, POLITIK
banner 468x60

Pemerintah Bubarkan Ormas, Di Nilai Tak Siap Hadapi Perkembangan Politik Masyarat

Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate, Politik, Berita Dunia Terbaru, Foto, Video, Ulasan Teknologi, Kesehatan, Alam dan Entertainment News

Pemerintah Bubarkan Ormas, Di Nilai Tak Siap Hadapi Perkembangan Politik

IndoHarian – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni Abdul Mu’ti mengkritisi penerbitan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 terkait tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh pemerintah. Pemerintah Bubarkan Ormas

Menurut dari dirinya jika Perppu itu cuma untuk “mempermudah” pembubaran atau itu pelarangan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, maka pemerintah sudah tak siap menghadapi perkembangan politik yang kala ini sedang terjadi di masyarakat.

Pemerintah Bubarkan Ormas “Jika tak dikelola dengan sebaik-baiknya, dampaknya bakal bisa menjadi amat serius, terutama terkait dengan kebebasan berorganisasi dan menyatakan sebuah pendapat,” ucap Abdul, melalui keterangan tertulis hari Rabu (12/7/2017).

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Ini Alasan Sebenarnya Pelaku Pembacokan Hermansyah
Kronologi Menegangkan Penangkapan Pelaku Pengeroyok Hermansyah
Stefan William Ambil Kesempatan, Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkotika

 

Ia menilai, pembubaran atau juga pelarangan tak dapat menjamin sebuah ormas tak akan berkembang.

Ormas yang berakar pada sebuah ideologi, bakal berkembang sebagai sebuah gerakan bawah tanah bila faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi kelahiran organisasi tersebut tak diatasi dan juga diselesaikan.

“Kelahiran dan perkembangan HTI antara lain yakni disebabkan oleh realitas di mana sistem negara Pancasila belum sanggpup mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara yang adil dan juga makmur,” ucap Abdul.

Selain dari itu, Abdul mengungkapkan idealisme untuk mendirikan sistem khilafah juga bakal tetap tumbuh apabila demokrasi tak mampu melahirkan seorang pemimpin yang demokratis, kuat, bersih, dan melayani.

Diketahui Pemerintah pernah mempertimbangkan akan lewat jalur pengadilan. tapi , jalur itu dinilai terlalu panjang dan juga berliku.

HTI pun menentang langkah pemerintah tersebut. Menurut dari Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, HTI bakal bertemu dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, selaku seorang kuasa Hukum HTI, pada hari Rabu (12/7/2017), guna melawan langkah pemerintah tersebut. Pemerintah Bubarkan Ormas, Di Nilai Tak Siap Hadapi Perkembangan Politik

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Related Search

banner 468x60

Related Posts

Leave a Reply