banner 468x60

Said Iqbal: Ahok Dinilai Lebih Berani Memutuskan UMP Ketimbang Anies-Sandi

 NEWS, POLITIK
banner 468x60

Said Iqbal: Dalam Memutuskan UMP, Ahok Dinilai Lebih Berani Dibandingkan Anies-Sandi

Alam dan Entertainment News ,Berita Dunia Terbaru ,Berita hari ini ,Berita Indonesia Terbaru ,Berita Terkini ,berita terupdate Foto ,Indoharian kesehatan ,Politik ,Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com ,Ulasan Teknologi ,Video

Indoharian – Said Iqbal: Ahok Dinilai Lebih Berani Memutuskan UMP Ketimbang Anies-Sandi

 

Indoharian, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai lebih berani dalam memutuskan upah minimum provinsi (UMP) dibandingkan dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno selaku Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Demikian yang dikatakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal.

“Rupanya Ahok ini jauh lebih berani dan ksatria dalam memutuskan UMP pada saat itu ketimbang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yg sering mengumbar janji,” ucap Said dalam keterangan tertulis yang diterima Indoharian.com, Kamis (2/11/2017).

Said pun mengatakan, pada saat memutuskan UMP DKI 2016, Ahok tak memakai penghitungan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan lagi. Pada saat itu, Ahok pun meningkatkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen.

Padahal, kalau pakai PP 78, kenaikannya sekitar 10,8 persen.

Menurut dia, Ahok dinilai lebih berani dalam menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP DKI 2017 sebesar Rp 3,3 juta.

Anies pun menggunakan PP No 78 saat menetapkan UMP 2018 menjadi Rp 3,6 juta, naik kira-kira 8,71 persen.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Alexis Resmi Ditutup Anies! Begini Nasib Ratusan Tenaga Kerja Asing Sekarang
Pernah Dibongkar Ahok, Anies Kembali Membangun Kampung Akuarium
Anies Baswedan: Pemasukan Alexis Tidak Berbobot Dan Tak Ada Artinya

 

Dalam penetapan UMP, lanjutnya, seharusnya tak berdasarkan dari PP No 78, namun dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Mengenai penghitungan UMP menurut PP No 78 berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dari penghitungan UMP menurut UU No 13/2003 berdasarkan dari kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Bila berdasarkan dari rumus tersebut, ucap dia, UMP cocok di DKI Jakarta Rp 3,9 juta.

“Lalu (Anies-Sandi) pun berbohong dan juga mengingkari janjinya sendiri dalam kontrak politik yg mereka berdua tanda tangani dengan resmi kepada para buruh yg bergabung di Koalisi Buruh Jakarta,” kata Iqbal.

Anies-Sandi pun pernah menandatangani kontrak politik dgn buruh tersebut pada saat kampanye Pilkada DKI tahun 2017.

Saat kontrak politik itu disebut-sebut ada kesepakatan supaya Anies-Sandi tak menetapkan UMP dengan dasar PP No 78.

Bukan hanya Ahok dinilai lebih berani dari Anies saja, Iqbal pun menyebut kalau Ahok dan Anies sama-sama lebih pentingkan kepentingan pengusaha dibandingkan buruh.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Related Search

banner 468x60

Related Posts

Leave a Reply