Tag: Larangan Mantan korupsi Nyaleg

PKPU Larangan Mantan Korupsi Nyaleg Berpotensi di Gugat

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video

PKPU Tentang Larangan Mantan Korupsi Nyaleg Sangat Rawan di Gugat   Indoharian – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan hukum jika tetap menyertakan aturan tentang Larangan Mantan Korupsi Nyaleg, menurut Mahfud, PKPU pencalonan yang akan di konsultasikan KPU dengan Komisi II DPR hari ini berpeluang besar untuk diperkarakan […]

Wacana KPU Tentang Larangan Mantan Korupsi Nyaleg

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video

Larangan Mantan Korupsi Nyaleg Terus di Perjuangkan Oleh KPU Supaya Bisa Secara Resmi di Sahkan   Indoharian – Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menuturkan pihaknya menjadikan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 menjadi acuan untuk menyusun Larangan Mantan Korupsi Nyaleg. Undang-Undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi […]

Aturan Larangan Mantan Korupsi Nyaleg Sudah Menyangkut Hak Asasi Pribadi

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video

Larangan Mantan Korupsi Nyaleg  Seharusnya di Atur Dalam Undang-Undang   Indoharian – Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar, berpandangan aturan tentang Larangan Mantan Korupsi Nyaleg. Tidak tepat dimasukkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurut Zainal, rencana pelarangan tersebut semestinya diatur Undang-undang karena sudah menyangkut pembatasan hak pribadi. […]