banner 468x60

Waduh! Akun Twitter Pemprov DKI Jakarta Dibully Karena..

 NEWS, POLITIK
banner 468x60

Twitter Pemprov DKI Jakarta Dibully Gara-gara Masih Belum Bisa Move On Dari Mantan Gubernur DKI

Alam dan Entertainment News ,Berita Dunia Terbaru ,Berita hari ini ,Berita Indonesia Terbaru ,Berita Terkini ,berita terupdate Foto ,Indoharian kesehatan ,Politik ,Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com ,Ulasan Teknologi ,Video

Indoharian – Waduh! Akun Twitter Pemprov DKI Jakarta Dibully Karena..

 

Indoharian, JAKARTA — Akun twitter @DKIJakarta Pemprov DKI Jakarta dibully oleh netizen karena telah dianggap belum move on dari era basuki tjahaja purnama atau Ahok.

Netizen akhirnya membullying setelah admin memposting tentang pencapaian kinerja selama 3 tahun pemerintahan Jokowi, Jumat (20/10/2017).

Bunyinya itu adalah ‘Apa saja pencapaian dlm 3 tahun pemerintahan Presiden @jokowi & Wakil Presiden @Pak_JK? Ayo simak bersama.#Kerja3ersama’.

Tetapi setelah Akun twitter Pemprov DKI Jakarta @DKIJakarta mendapat banyak hujatan, postingan tersebut pun akhirnya dihapus.

Syarif selaku Sekretaris Komisi A DPRD DKI, telah mengatakan apa yg dilakukan oleh admin akun twitter @DKIJakarta merupakan bentuk pelanggaran serius.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Warga Jakarta Diminta Jangan Pesimistis Terhadap Anies-Sandi, Karena..
Pencuri Ikan Cuma Didenda 250 juta, Susi Tak Puas
Ngeri!!! Lewat Surat Korut Paksa Australia Jauhi Trump!!!

 

Karena dalam postingan akun tersebut akhirnya mendapat hujantan dari netizen sehingga postingan tersebut pun dihapus.

Syarif pun mengaku sudah melihat, membaca dan juga menyerap isi dari postingan Pemprov DKI Jakarta dibully sebelum dihapus.

“Berarti masih belum juga move on berarti. Masih anggap gubernurmya itu Ahok sampai bahas Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ucap Syarif pada saat dihubungi Indoharian.com, Jumat (20/10/2017) malam

Sebab menurut Syarif, prilaku admin akun twitter itu sudah sangat tidak etis dan punya potensi menjadi pelanggaran disiplin kepegawaian.

Seharusnya seorang PNS itu menunjukkan dukungan terhadap pemimpin barunya.

“Harus diusut sampai tuntas siapa yg mempostingnya. Saya yakin kalau Ini tidak sendirian bukan cuma peran seorang Admin saja. Tapi sistematis,” ujar Syarif.

Karena menurut Syarif, PNS yg terlibat dalam melakukan itu mesti harus diberikan sanksi yang tegas.

Mengenai akun twitter @DKIJakarta Pemprov DKI Jakarta dibully. “Jangan cuma potong tunjangan kerja daerah (TKD) saja. Ini pantasnya diturunkan pangkatnya,” tegas Syarif.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Related Search

banner 468x60

Related Posts

Leave a Reply