Demokrat Kritik Etika Jokowi Saat Hadiri Musra Relawan Pendukung
Indoharian – Jansen Sitindaon yang merupakan Wasekjen Partai Demokrat mengkritik etika dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demokrat Kritik Etika Jokowi yang dinilai Jansen sangat tidak pas bila Jokowi mengumpulkan para ketua umum (ketum) parpol serta menghadiri musyawarah rakyat (Musra) para relawan pendukungnya.
Jansen awalnya mengaku bingung dengan sikap Jokowi saat berpidato di Musra beberapa waktu lalu. Dia mengatakan seharusnya Jokowi sejalan dengan sikap PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.
Pak Jokowi ini kan adalah seorang kader partai, keputusan dari partainya adalah mendukung Pak Ganjar, nah tiba-tiba di acara kemarin ‘ojo grasak-grusuk, ojo kesusu’, kan seperti gitu. Sedangkan partainya sudah resmi memutuskan Pak Ganjar maju jadi capres. Kata Jansen di sebuah acara diskusi Adu Perspektif detikcom bersama dengan Total Politik, Rabu (17/5/2023).
Kalau aku nih jadi hakim mahkamah partai misalnya, ‘Keputusan partai kan sudah A, kamu kok malah masih nggak ada keputusan. Tambahnya.
Jansen sebagai kader Demokrat Kritik Etika Jokowi itu berbeda jauh dengan partainya. Dia mengatakan, bahwa kader Demokrat ini selalu akan satu suara dengan arahan dari partai.
Misalnya di salah satu kabupaten Demokrat mendukung calon bupati A untuk maju, kader kita di situ kemudian tidak ada yang Namanya yang mengatakan dia mendukung A padahal partai sudah resmi mendukung itu, ini menurut aku secara etika keanggotaan partainya tidak partai berarti. katanya.
Jansen kemudian kembali mengkritik langkah Jokowi yang tiba-tiba mengumpulkan para ketum parpol yang bergabung didalam koalisinya. Demokrat Kritik Etika Jokowi yang mengambil langkah tersebut.
SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
Sejumlah Kader PPP Dukung Anies Baswedan |
Wanita Bule Ini Keliling Dunia Untuk Kencan |
Kode Baju Kuning Puan Untuk Parpol Baru |
Kemudian soal Pak Jokowi yang kini menjabat sebagai presiden, karena sebagai warga negara. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengumpulkan ketua-ketua umum partai secara hukum memnag tidak ada yang salah dengan itu. Katanya.
Karena kita in ikan bernegara yang sesuai dengan konstitusi, undang-undang, serta peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, memang nggak ada yang salah dengan Langkah Pak Jokowi. Tapi bila secara etika menurut aku sangat tidak pas. Sambungnya.
Ganjar adalah kader PDIP, Jokowi adalah petugas partai, Ganjar dengan petugas partai sama dengan Megawati juga sama. Sambungnya.
Sumber: Detik.com
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com