Maraknya Pelanggaran Netralitas ASN, Komitmen Pemerintahan Jokowi Dipertanyakan
Indoharian – Maraknya dugaan Banyaknya Pelanggaran Netralitas ASN khususnya di Pemilu 2024 dianggap dipicu oleh kurangnya komitmen dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini disampaikan oleh salah satu pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam sejumlah kasus.
Beberapa kasus dugaan pelanggaran netralitas pejabat negara yang menjadi perhatian yakni seperti Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. Keduanya dianggap telah mengajak warga untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pak Jokowi-nya sendiri juga tidak menunjukkan netralitas, misalnya, ketika dia berkomentar mengenai debat capres kemarin. Kata Bivitri dalam suatu acara di Kompas TV, Rabu (17/1/2024).
Menurut Bivitri, ketika Presiden Jokowi dinilai tidak tegas dalam menerapkan imbauan Banyaknya Pelanggaran Netralitas ASN maka hal tersebut akan ditiru oleh para birokrat hingga ke tingkat bawah.
Walaupun memang tidak berhubungan langsung, akan tetapi buat saya, ketika seorang pemimpin tertinggi ASN (Presiden), ketika dia menunjukkan tidak netral, dengan menunjukkan dukungan dengan makan siang dan lain-lain, maka hal itu pun ikut memberikan isyarat kepada jajaran di bawahnya agar bersikap sama seperti Pak Jokowi. Ujar Bivitri.
| SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
| TPN Tuding Konspirasi Menangkan Prabowo Gibran</span</a |
| Ganjar Soal Pajak Hiburan Melonjak menjadi 40-75% |
| Gus Ipul meminta NU Jangan Pilih Anies</span</a |
Bivitri menyampaikan, ketika kritik mengenai netralitas ASN itu yang juga ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), ternyata institusi tersebut pun tidak memiliki jangkauan yang cukup buat untuk memantau.
Sebab menurut Bivitri, keputusan-keputusan dalam unit birokrasi itu sendiri dibuat oleh atasan mereka langsung. Bivitri pun mengimbau kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar bisa memeriksa semua dugaan pelanggaran secara independen serta membongkar hal ini secara mendalam.
Menurut Bivitri lagi, Bawaslu pun harus mengungkapkan hasil investigasi mereka kepada publik terkait dugaan Banyaknya Pelanggaran Netralitas ASN yang merupakan lembaga independen.
Harus dibuktikan lebih lanjut juga oleh pihak Bawaslu, tapi memang ini pun sudah ada langkah-langkah yang memang harus sudah membuktikan bahwa terjadi benturan kepentingan yang terjadi sehingga bisa memengaruhi struktur birkorasi, bagaimana dia mampu berjalan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Ujar Bivitri.
Sumber: Kompas.com
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.comBerita Dunia Terbaru Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.comx Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.comxBerita Dunia Terbaru
Related Post
![Permalink to Polisi Tembak Polisi Fakta-Fakta Kasusnya di Solok Selatan]( "Permalink to Polisi Tembak Polisi Fakta-Fakta Kasusnya di Solok Selatan")
Polisi Tembak Polisi Fakta-Fakta Kasusnya di Solok Selatan Indoharian
![Permalink to Korban Kecelakaan di Ngaliyan Semarang Mencapai 13 Orang]( "Permalink to Korban Kecelakaan di Ngaliyan Semarang Mencapai 13 Orang")
Korban Kecelakaan Maut di Semarang Mencapai 13 Orang
![Permalink to Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK, Harus Mundur dari Polri]( "Permalink to Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua KPK, Harus Mundur dari Polri")
Terpilih Jadi Ketua KPK, Komjen Setyo Budiyanto Disarankan Mundur
