Ahmad Basarah Sindir Jokowi: Tak Harus Emosi Soal Amandemen

602 views
Mantratoto

Ahmad Basarah Sindir Jokowi Dalam Merespons Rencana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ahmad Basarah Sindir Jokowi

IndoharianAhmad Basarah Sindir Jokowi: Tak Harus Emosi Soal Amandemen

INDOHARIAN.COM – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah Sindir Jokowi dalam merespons rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang kini tengah direncanakan oleh MPR.

“Ya sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara,” jelas Basarah di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (6/12).

Basarah, yang juga menjabat Wakil Ketua MPR mengatakan bahwa rencana amendemen terbatas UUD 1945 bukan wacana yang dimunculkan hanya dari parpol.

Dirinya mengatakan rencana tersebut sudah merupakan rekomendasi resmi dari MPR periode 2014-2019. Selain itu, berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, sudah mengusulkan kepada MPR untuk menghidupkan kembali haluan negara.

“Jangan akhirnya presiden menanggapi dinamika di luar pembicaraan di MPR. Misal, soal jabatan presiden tiga periode dan lainnya. Karena substansi haluan negara ini menurut hemat kami suatu hal yang sangat penting, satu hal yang fundamental menyangkut keberlanjutan pembangunan,” ujar dia.

Basarah menduga pandangan Jokowi itu muncul karena fungsi koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dengan MPR tidak berjalan dengan efektif.

“Dalam konteks ini, fungsi-fungsi koordinasi politik dan koordinasi di lingkungan istana negara, Mensesneg harus lebih efektif, berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR,” jelas dia.

Dirinya pun meminta agar Pratikno dapat membuka ruang komunikasi antara Presiden dengan pimpinan MPR atau fraksi-fraksi di MPR terkait rencana amandemen UUD 1945 tersebut.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Prabowo Tunjuk Jubir Gerindra
Fraksi PDIP Ricuh
PKS Temui Muhammadiyah

“Kami saja dari fraksi PDIP tak pernah diundang oleh Mensesneg untuk meminta pandangannya bagaimana Fraksi MPR terkait amandemen UUD 1945 ini. Padahal sebenarnya bisa menjadi masukan kepada Pak Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintah,” kata Ahmad Basarah Sindir Jokowi.

Belakangan, amendemen konstitusi tersebut melebar ke usulan masa jabatan presiden tiga periode dan presiden yang dipilih langsung oleh MPR.

Jokowi kemudian menolak amendemen tersebut karena kini melebar ke masalah pemilihan dan masa jabatan presiden.

“Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” ungkap Jokowi, yang juga merupakan kader PDIP, di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin (2/12).

Sekedar mengingatkan, PDIP sejak periode pertama pemerintahan Jokowi sudah menggulirkan ide GBHN lewat amendemen UUD 1945. Belakangan, amendemen konstitusi itu melebar ke usulan masa jabatan presiden tiga periode dan presiden dipilih oleh MPR. Jokowi kemudian menolak amendemen tersebut karena kini melebar ke masalah pemilihan dan masa jabatan presiden.

Pernyataan Ahmad Basarah Sindir Jokowi ini bisa jadi menanggapi sikap yang dilontarkan Presiden Jokowi saat menanggapi wacana amendemen UUD 1945 beberapa hari lalu.

Sumber: CNNIndonesia

Ahmad Basarah Sindir Jokowi Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

Author: 
    author

    Related Post

    Leave a reply