Alasan Dari Pentingnya Data Bansos Masyarakat Bagi KPK

499 views
Mantratoto

Pentingnya Data Bansos Bagi KPK Karena Menyangkut Untuk Membantu Masyarakat Yang Terkena Dampak Covid-19

Berita Indonesia Terbaru, Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Pentingnya Data Bansos

Indoharian – Alasan Dari Pentingnya Data Bansos Masyarakat Bagi KPK

INDOHARIAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kementerian serta pemerintah daerah tentang pentingnya data bansos. Hal itu berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta juga korupsi dalam penyaluran bansos pada tengah pandemi corona Covid-19.

KPK diketahui telah menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi global virus corona atau Covid-19.

Dalam Surat Edaran tersebut, KPK meminta kementerian untuk mengetahui pentingnya data bansos, lembaga maupun pemerintah daerah untuk menjadikan DTKS sebagai basis data dalam penyaluran bansos.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, sesuai dengan SE tersebut penyaluran bansos harus berbasis DTKS ditambah dengan data di lapangan apabila masih ada warga yang berhak namun belum tertera di DTKS. Sebaliknya, jika terdapat warga yang tercantum di DTKS sudah tidak layak menerima bantuan seharusnya dikeluarkan dari DTKS.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Jokowi mengurus 245 Proyek
RM Rekrut Pogba
PS5 Resmi Meluncur

“Apa maknanya, data menjadi penting dalam hal pendistribusian bansos tersebut,” kata Firli dalam konferensi pers melalui kanal Youtube KPK, pada hari Jumat (29/5/2020).

Dia menetapkan, akurasi data penerima bansos penting lantaran anggaran yang digelontorkan untuk bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD jumlahnya sangat besar. Berdasarkan monitoring yang dilakukan KPK, terdapat sedikitnya 8.978.580 kepala keluarga yang menjadi sasaran untuk menerima bansos yang tersebar di berbagai provinsi.

Kita dapat bekerja sama untuk bansos wajib tetap sampai ke tangan yang penerimanya serta kita memberikan perhatian khusus untuk hal ini. ”Sebagaimana SE tersebut bahwa kita sama-sama ingin menjamin bansos tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan.’ kata dia.

Firli mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran seluruh pihak mulai dari kementerian/lembaga negara, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, lurah, bupati, camat, gubernur dan lainnya.

Aplikasi JAGA Bansos

Untuk mengawal bansos ini, kata Firli, KPK meluncurkan aplikasi JAGA Bansos. Diketahui aplikasi JAGA diluncurkan KPK pada 2016 untuk memantau pelayanan publik tersebut mulai dari kesehatan, pendidikan, perizinan hingga dana desa dan anggaran daerah.

Pada jalan untuk memastikan, hari ini kita kerahkan bagaimana kita dapat melaksanakan pengawasan agar bansos pass pada sasaran kita luncurkan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh KPK yang nanti kita sebut ialah Jaga Bansos, ketika menjelaskan pentingnya data bansos.

Sumber: Liputan6.com

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Pentingnya Data Bansos Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

Author: 
    author

    Related Post

    Leave a reply