Pungli Korban Tsunami Banten, Pihak RSDP Mengharuskan Membayar Pada Saat Ingin Mengambil Jenaza Korban Tsunami Di RSUD Serang

Indoharian – Bencana Tsunami Selat Sunda yang menewaskan 426 jiwa. Sungguh sadis, keluarga korban melaporkan adanya praktek Pungli Korban Tsunami Banten. Pada saat keluarga korban ingin mengambil jenazah mereka dipungut biaya hingga jutaan rupiah saat akan mengambil jenazah korban tsunami di RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP), di Serang.

Kasus Pungli Korban Tsunami Banten ini diungkapkan kepada keluarga korban yang tewas dalam bencana tsunami, Satria Sinaga dan Timoty Simbolon. Satria mengungkapkan dipungut biaya Rp 3,9 juta pada saat ingin mengambil 3 jenazah keluarganya yang menjadi korban yang tewas karena bencana tsunami saat liburan di Pantai Carita, Pandeglang. Ketiga korban yang tewas adalah Ruspita Simbolon, Satria Sinaga dan Timoty Simbolon.

“Sebagai keluarganya kami tidak terima diberlakukan seperti ini,” ungkap Badiman Sinaga, Serang, pada hari Kamis (27/12) kemarin.

Hal serupa dialami oleh sahabat mendiang Aa Jimmy. Saat ingin mengambil jenazah keluarga Aa Jimmy, sahabat mendiang Aa Jimmy di haruskan membayar sekitar Rp 14,5 juta. Uang tersebut digunakan untuk pemulasaraan dan zat formalin serta sebuah peti mati.

“Total kalau tidak salah Rp 14,5 juta,” ujar Sekjen Wali Care Andi Kristianto, yang mengurus jenazah keluarga Aa Jimmy di RSPD, Serang, pada hari Jumat (28/12/2018).

Bagi Andi, keluarga dari Aa Jimmy tidak akan menuntut pihak RSUD untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diberikan. Jika uang tersebut dikembalikan pada pihak RS, uang itu akan di sumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Pandeglang. “Kalau misalnya uang tersebut dikembalikan ya kita terima, kita akan sumbangkan untuk digunakan ke masyarakat yang jadi korban,” jelas dia.

Praktik pungutan atau pungli terhadap keluarga korban tsunami dapat perhatian khusus sejumlah kalangan, salah satunya Ombudsman Banten. “Iya mengkritik. Itu bagian dari tidak benar, masak korban dipungut biaya. Berarti ada tata kelola SDM (sumber daya manusia) yang tidak benar,” ujar Kepala Ombudsman Banten, Bambang P Sumo.

Pihak dari kepolisian pun telah turun tangan mengusutnya kasus tersebut. Polisi sudah menyelidiki empat orang, termasuk kepala forensik dan anggotanya. Keempat orang tersebut yang diperiksa adalah BD, kepala forensik, FT dan AR, dari anggota forensik; serta BY, sopir ambulans RSUD dr Dradjat Serang. “Sudah ada total empat orang yang kami periksa,” jelas Kapolres Serang Kota AKBP Firman Affandi.

Namun, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menampik isu tentang pungutan liar (pungli) terhadap keluarga korban bencana tsunami, yang berada di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang. “Saya juga mengecek ke bagian keuangan rumah sakit, pungli tersebut tidak benar, tidak dilakukan manajemen RSDP,” ujar Tatu, pada hari Kamis (27/12/2018).

Plt Direktur RSUD Serang, Sri Nurhayati, juga menampik tudingan bahwa Pungli Korban Tsunami Banten itu bukan dilakukan oleh pihak RSDP. Sri menyebut pelayanan sudah maksimal dan optimal. “Terhadap pembiayaan dan kuitansi yang tersebar di media massa, kami tegaskan bukan kuitansi resmi dari RSDP. Hal tersebut di luar sepengetahuan dari team dan juga direksi RSDP,” ungkap seorang Sri.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Alam dan Entertainment News Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Foto Indoharian kesehatan Politik Pungli Korban Tsunami Banten Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Ulasan Teknologi Video

« Previous Post

Terungkap! Gangguan Fatal Otak Langka Dapat Dideteksi

Next Post »

Jokowi Ditantang Sandiaga Uno, Apakah Di Terima?

Author: TRAVEL

Related Post