Diterpa Isu-Isu Hoaks, KPU-Bawaslu Dikambinghitamkan

Diterpa Isu-Isu Hoaks, KPU-Bawaslu Dikambinghitamkan Karena Ingin menguncangkan Jokowi

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner

Indoharian – Diterpa Isu-Isu Hoaks, KPU-Bawaslu Dikambinghitamkan

Indoharian – Sekitar satu bulan jelang pelaksanaan pengambilan suara Pileg dan Pilpres 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberitakan berbagai isu tak sedap. KPU-Bawaslu Dikambinghitamkan Banyak pihak menyebut isu-isu itu sebagai upaya mendelegitimasi kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Untuk KPU, terlihat beberapa kali diterpa isu miring. Misalnya isu tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos di Tanjung Priok yang belakangan dipastikan hoaks. Belum lagi isu masuknya warga negara asing ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 hingga keraguan netralitas KPU-Bawaslu Dikambinghitamkan dalam menyelenggarakan pemilu.

Serupa tapi tak sama, Bawaslu juga diterpa isu miring soal kenetralan dalam menyelesaikan masalah sengketa pemilu.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Helikopter Jatuh Di Tasikmalaya, Saat Akan Mendarat

Jokowi Menang 97 Persen, Akan Ke Tapanuli Utara

Romahurmuziy Gunakan Rompi Oranye, KPK Putuskan Status Romahurmuziy

Pengamat politik dari LIPI Indria Samego mengatakan isu-isu yang sengaja dilontarkan tersebut bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Ia menduga upaya tersebut dilakukan karena upaya untuk mendelegitimasi calon presiden petahana Joko Widodo dirasa kurang berhasil.

“Karena nampaknya delegitimasi presiden incumbent susah, dia sudah berkuasa, jadi kampanye Jokowi lebih dirasakan karena masyarkat melihat sendiri, sementara Prabowo kan baru akan-akan,” tutur Indria kepada Indoharian.com, Kamis (14/3).

Atas dasar sulitnya menguncangkan Jokowi, mereka kemudian mencari cara lain. Salah satunya, dengan menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai kambing hitam.

“Satu-satunya cara mencari kambing hitam lain. Jadi menurut saya (isu delegitimasi pemilu ini) mencari kambing hitam,” katanya.

Meski begitu, Indria menilai bahwa memang tak mudah bagi KPU maupun Bawaslu untuk bisa bekerja secara sempurna dan tanpa cela dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Indonesia. Salah satunya soal jumlah DPT yang bisa dibilang tidak akurat.

Namun, ia menilai, hal itu wajar terjadi, mengingat DPT menyangkut data pemilih yang sangat besar.

“Untuk zero problem, artinya nol persen itu mustahil. (Cela) itu pasti ada,” kata Indria.

Di satu sisi, Indria melihat KPU dan Bawaslu tentu membutuhkan pengawasan, termasuk dari masyarkat, dalam bekerja. Hal itu guna memastikan kinerja kedua lembaga sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita masyarakat sipil tentu saja memberikan koreksi kalau KPU tidak menegakkan aturan dan mengawal pemilu dengan baik,” katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin berpendapat upaya delegitimasi terhadap KPU dan Bawaslu sangat berbahaya dalam konteks berdemokrasi. Pasalnya delegitimasi berpotensi membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Maka nanti (pihak) yang menang seolah-olah curang, seolah-olah berbuat kesalahan, efeknya masyarakat tidak akan percaya dengan kualitas pemilu tersebut, dan ini yang sebenarnya memicu konflik di kemudian hari,” kata Ujang.

Ujang menilai bahwa memberikan kritik terhadap penyelenggaraan pemilu sebenarnya hal yang lumrah. Namun, jika kritik menjadi upaya untuk mendelegitimasi maka hal itu tidak boleh dibiarkan begitu saja.

“Pola-pola ini yang dilakukan dalam konteks ini (delegitimasi) untuk mengacaukan pemilu,” katanya.

Karenanya, Ujang beranggapan bahwa KPU dan Bawaslu juga perlu melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu yang dituduhkan kepada mereka. Hal itu untuk mencegah terbentuknya opini publik bahwa isu-isu yang disebarkan merupakan sebuah kebenaran.

Terkait dengan kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu, menurut Ujang, menjadi tanggung jawab masyarakat untuk mengawasinya secara bersama-sama.

“KPU-Bawaslu Dikambinghitamkan Solusinya adalah kawal bersama-sama, koreksi bersama-sama agar mereka tidak melenceng. Boleh saja mengkritisi, mengajukan protes, berdemo boleh tapi hanya dalam konteks kewajaran saja sebagai proses demokrasi. Tapi proses delegitimasi yang harus dihindari,” kata Ujang.
Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate