Fadli Mengaku Heran Dengan Pemerintahan Karena Ketika di Kritik Malah di Bilang Hoax dan Fitnah

Indoharian – Fadli Mengaku Heran Dengan Pemerintah, Ada Apa???

Indoharian – Fadli Mengaku Heran dengan pemerintahan yang ada di Indonesia, ia menuliskan sebauh cuitan di Twitter pribadinya @fadlizon, dalam cuitan tersebut ia mengunggah sebuah video yang saat itu dirinya menjadi bintang tamu di sebuah stasiun televisi.

Dalam video yang diunggah oleh Fadli tersebut, ia mengatakan soal penggusuran di wilayah DKI Jakarta.

“Itu buktinya kampung Aquarium di gusur, kampung Kalijodo juga di gusur, di bukit duri juga di gusur, saya mendapatkan laporan di Kendal, di beberapa tempat bahwa di daerah banyak yang di gusur. Apabila disebutkan satu – satu nama kampung tersebut, belum tentu satu hari selesai, ini bukan fitnah, tapi fakta, penggusuran itu ada,” ujar Fadli.

Seusai itu, Fadli mengatakan bahwa masyarakat kini hidup semakin susah dan pemerintahan era Jokowi tidak menepati janjinya yang akan memberikan 10 juta lapangan pekerjaan.

“Lalu hidup semakin susah saja, 10 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu kemana? Yang ada lapangan pekerjaan diambil oleh tenaga kerja asing memang benar, dan itu juga bukan fitnah,” lanjut Fadli.

Setelah mengunggah hasil pemaparannya, Fadli Mengaku Heran dengan pemerintahan di era Jokowi ini.

“saya terheran dengan pemerintahan, kenapa ketika saat kita mengkritik pemerintah, dibilang hoax dan fitnah. Faktanya, marak penggusuran dan kepungan pekerja tenaga asing yang mengakibatkan masyarakat kian susah,” tulis Fadli di akun Twitter @fadlizon.

Sebelumnya, Fadli Zon menuliskan beberapa kritikan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menegaskan bahwa KSP harus dibubarkan karena tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Sy menyoroti adanya tumpang tindih keberadaan lembaga kepresidenan, baik yang struktural maupun non-struktural.

2. Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini mendapat banyak sorotan, dinilai menjadi salah satu lembaga non struktural yg membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan kerap melewati garis kewenangannya.

3. Sejak awal sy melihat keberadaan KSP hanya menambah permasalahan organisasi pemerintahan yg belum tepat guna. Fungsinya tumpang tindih dan memboroskan anggaran negara.

4. Apalagi saat ini, Kantor Staf Presiden (KSP) sudah sangat berpotensi abuse of power. Ini perlu kita dudukan secara tepat. Posisi KSP ini non struktural dan sifatnya internal.

5. Namun tdk jarang kita lihat KSP terkesan mengekspose dirinya layaknya lembaga struktural yg bersifat publik. Bahkan, kerap mengesankan posisinya lebih tinggi daripada menteri, yg berwenang mengevaluasi dan menegur menteri. Ini jelas bermasalah.

6. Pertama, posisi KSP adalah Lembaga Non Struktural (LNS) yg dibentuk untuk menunjang kinerja pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden.

7. Sementara kementerian adlh Lembaga Struktural yang menjadi bagian inti dari pemerintahan. Sehingga, secara status saja berbeda.

8. Kedua, KSP dibentuk atas dasar Perpres, yakni Perpres No.26 Tahun 2015. Sementara itu, untuk kementerian, dasar pembentukannya adalah UU, bahkan UUD 1945.

9. Jadi, baik secara status maupun dasar pembentukannya, posisi KSP di bawah kementerian. KSP harus sadar posisi, tugas, serta fungsinya.

10. Sejak awal saya mendorong KSP termasuk Lembaga Non Struktural yang dibubarkan.

11. Sebab, dgn tugas dan fungsinya saat ini, KSP tidak saja beririsan, namun juga tumpang tindih dgn lembaga struktural yang ada. Terutama dgn Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.

12. Dalam Perpres 26/2015, KSP ditugaskan untuk memberikan dukungan kpd Presiden dan Wakil Presiden dlm melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik.

13. dan pengelolaan isu strategis. Dalam redaksional yang berbeda, sebenarnya tugas KSP tsb sudah diakomodir oleh Sekretariat Kabinet.

14. Yaitu, melakukan perumusan & analisis, penyiapan pendapat & pandangan, serta pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Lantas, kalau telah dijalankan oleh Sekretariat Kabinet, knp harus ada KSP?

15. Belum lagi jika dibenturkan dgn fungsi Kementerian Koordinator, yang berfungsi melakukan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian urusan kementerian. Keberadaan KSP semakin tdk relevan, pemborosan anggaran, dan layak dibubarkan.

16. Dengan pembubaran KSP, maka tidak ada lagi tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga negara.

17. Baik di internal lembaga kepresidenan (Setkab dan Setneg), maupun dengan lembaga di luar kepresidenan (Kementerian Koordinator dan Menteri).

18. Selain itu, pembubaran KSP juga akan menghemat anggaran pemerintah sebesar Rp.124 miliar, yg dapat direalokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

Itulah 18 kritikan Fadli Zon terhadap KSP meski Fadli Mengaku Heran dengan pemerintahan.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Alam dan Entertainment News Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Fadli Mengaku Heran Foto Indoharian kesehatan Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Ulasan Teknologi Video

« Previous Post

Begini Isi Dari RUU Pelibatan TNI Berantas Teroris

Next Post »

Jerman Sesalkan Pertemuan Batal, Karena Ini

Author: TRAVEL

Related Post