Gaji Anggota DPRD Naik 2 Kali Lipat, Bagaimana Tanggapan Rakyat?

Gaji Anggota DPRD Naik Menjadi Dua Kali Lipat, Apa Kata Rakyatnya?

Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate, Politik, Berita Dunia Terbaru, Foto, Video, Ulasan Teknologi, Kesehatan, Alam dan Entertainment News

Indoharian – Gaji Anggota DPRD Naik 2 Kali Lipat, Bagaimana Tanggapan Rakyat?

Indoharian, JAKARTA — Rencana gaji anggota DPRD naik hingga mencapai 3 kali lipat dan mendapat sorotan dari banyak pihak. Soalnya, hampir sebagian masyarakat pun menilai, kinerja lembaga legislatif lebih sering minor.

Bahkan tak sedikit dari masyarkat di daerah yg sama sekali asing dgn pengetahuan tentang fungsi dan kedudukan parlemen lantaran selama ini tidak pernah berinteraksi langsung dgn mereka.

Contohnya Slamet (55), warga Kelurahan Purbalingga Kulon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dia pun mengaku tak ingat kepada siapa yang memberikan hak suara pada saat pemilihan legislatif 2014 lalu. Bahkan saat ditanya soal fungsi DPRD dlm pemerintahan daerah, Slamet cuma tertawa.

“Nggak tahu, saya Mas. Lupa nyoblos siapa. Fotonya (caleg) banyak banget dan nggak ada satu pun yg kenal. Kalau bupati sama presiden kan masih kelihatan, memimpin negara, kalau anggota dewan mungkin kerjanya cuma bagi-bagi proyek sama korupsi saja ya,” katanya.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Surya (27), warga Desa Toyareka, Purbalingga. Dia juga menilai kalau anggota DPRD cuma wakil dari konstituen yg memberi suara kepadanya, bukan dari wakil rakyat secara menyeluruh.

“Pilihan saya pas Pileg nggak jadi, makanya untuk buat minta apa-apa aja susah. Yang makmur itu yg calonnya jadi, bisa diaspal jalan desanya,” ujarnya.

Banyak tudingan yang negatif terkait pada kinerja legislatif baik di daerah maupun di pusat menjadi semacam paradoks di tengah klaim tentang prestasi yg mereka bangun sendiri.

Apabila ditilik dari produktivitas legislasi, pada tahun anggaran 2017, Badan Legislasi (baleg) DPRD Purbalingga menarget 29 Perda bisa diteken. Tapi kenyataannya, memasuki bulan ke-9, tak ada separuh yg telah ditetapkan.

“Hingga dengan bulan september ini baru 17, hanya saja 6 di antaranya adalah Perda luncuran tahun 2016 yg belum selesai. Jadi total sekarang yg masuk Prolegda tahun 2017 baru 11 Perda,” kata Humas Sekretariat DPRD Purbalingga, Wahyu Permadi, pada saat dihubungi, Jumat (8/9/2017).

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Politisi PDI-P: KPK Harus Dibekukan!!!

Kisah Pilu Bayi Debora, Meninggal Karena Ditolak RS Mitra Keluarga?

Tak Diberi Uang Receh, Anak Tega Membacok Ibu Kandungnya

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq, pun mengatakan, secara garis besar, Dengan gaji anggota DPRD naik belum imbang dgn kinerja wakil rakyat baik di tingkat DPRD, maupun DPR RI.

Kinerja yg dimaksud adalah, lanjut Sabiq, bisa dilihat dari tingkat kehadiran. Statistik absensi para wakil rakyat secara umum masih memprihatinkan. Begitu pula dengan kinerja trifungsi parlemen di Indonesia.

“Prolegda atau produk hukum yg berasal dari inisiatif dewan, masih minim secara kuantitas. Apalagi secara kualitas, terdapat banyak produk legislasi tsbt tidak menjawab problema yg dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Dalam hal monitoring, DPRD pun kurang awas dlm mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena, pada saat pembahasan apa pun, anggota dewan melalui fungsi di masing-masing alat kelengkapan belum bersikap kritis dlm memperjuangkan kepentingan publik.

“Lebih nurut sama eksekutif,” ucapnya.

Setali tiga uang, Indaru Setyo Nurprojo, pengamat sekaligus Direktur Institut Negeri Perwira, pun memandang, kenaikan tunjangan yang diberikan bukan berdasarkan dari kinerja, tapi lebih cenderung ke politis.

“Ya secara politik, momen keluarnya Perpes tsbt adalah utk mengakomodasi kepentingan partai di parlemen, utk menarik simpati dan dukungan legislatif terhadap rezim yg tengah berkuasa sekarang,” katanya.

Berkaitan dgn kinerja, perdebatan pun akan selalu terjadi selama gap informasi dan komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat yg diwakilkan tak dihilangkan. Kecenderungan anggota dewan tak dapat membedakan bila mereka adalah wakil rakyat tak hanya wakil partai.

“Dengan gaji anggota DPRD naik itu, peran dan fungsi mereka sbg anggota legislatif pun harus sedikit optimal. Publikasi dlm menjalankan fungsinya harus disampaikan ke publik secara baik dan transparan,” ujarnya.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate