INDOHARIAN.COM – Presiden Joko Widodo mengatakan pihak-pihak yang merencanakan atau Wacana Amandemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode hanya ingin mencari muka.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. (Mereka yang usul) hal tersebut, satu ingin menampar muka saya, kedua ingin mencari muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja,” kata Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan istana kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019) seperti diberitakan Antara.
Jokowi mengatakan sejak awal sudah meminta agar Wacana Amandemen UUD 1945 yang akan dilakukan fokus saja pada masalah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, kata Jokowi, rencana amendemen itu kini melebar ke masalah pemilihan dan masa jabatan presiden.
“Jadi, lebih baik, tidak usah ada amendemen. Kita konsentrasi saja pada tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan,” tegas Presiden.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pernah menjelaskan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Yang artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
HRS Serukan Aksi Berjilid |
Tagar Uninstall Tokopedia |
PPP gelar Mukernas |
Usulan perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamendemen UUD 1945. Namun awalnya rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, perihal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem, salah satu partai pendukung Joko Widodo.
Usulan perubahan serupa juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua DPP PSI, Tsamara Amany sempat mengungkapkan, mereka mengusulkan masa jabatan presiden selama delapan tahun, tetapi dibatasi hanya untuk satu periode.
“Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga, pada saat itu ada keinginan untuk amendemen, jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” jelas Jokowi menolak Wacana Amandemen UUD 1945.
Sumber: TirtoId
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Wacana Amandemen UUD 1945