DPR Menyoroti Anies Dan Jokowi Karena Tak Singkron Soal PSBB Dan New Normal

Indoharian – Karena Gak Kompak, DPR Menyoroti Anies Dan Jokowi

INDOHARIAN.COM – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay DPR Menyoroti Anies dan Jokowi karena ketidaksinkronan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

Pernyataan tentang DPR Menyoroti Anies dan Jokowi disampaikan Saleh menanggapi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa transisi yang dipilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyikapi situasi penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Menurutnya, ketetapan tersebut tak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat supaya era tatanan kehidupan normal baru alias new normal dapat segera diterapkan dalam menanggapi pandemi virus corona kini. Ia mengharapkan Anies dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat pada hari berikutnya.

”Harapan saya, Gubernur DKI Jakarta berkoordinasi pada pemerintah pusat sebab saya melihat terdapat ketidaksinkronan antara rencana serta program pemerintah pusat dengan apa yang dilaksanakan DKI Jakarta,” kata Saleh ketika tengah berbincang, pada hari Kamis (4/6).

”Pemerintah pusat telah memberlakukan new normal, menjalankan pelonggaran, sedangkan DKI Jakarta masih saja menjalankan PSBB. Bahkan, di dalam pernyataan media tadi dikatakan bahwa pelanggaran akan tetap ditindak, berarti belum ada perubahan,” katanya.

Lebih dari hal tersebut, dia meminta supaya Anies membeberkan secara lengkap terkait kawasan yang telah masuk zona merah penyebaran pandemi Covid-19 pada DKI Jakarta. Saleh juga minta Anies menerangkan secara pasti terkait pelaksanaan masa transisi PSBB serta evaluasi yang segera dilakukan.

”Ini kan katanya masa transisi, hal tersebut sampai kapan? Katanya untuk dievaluasi lagi, minimal dikasih tahu kapan dievalusi. Dengan demikian, Jadi setiap orang memiliki jadwal untuk menyesuaikan,” tutur Ketua DPP PAN tersebut.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mendukung penetapan masa transisi PSBB pada DKI Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia.

”Mendukung serta juga menjadi contoh penerapan kebijakan yang terukur dan tidak terburu-buru. Dapat menjadi contoh untuk daerah lain,” ucapnya.

Mufida pun mengutamakan bahwa pelaksanaan masa transisi PSBB harus dilaksanakan secara pasti dengan tetap membatasi kapasitas masyarakat pada suatu tempat, mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan, dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tak menaatinya.

”Walaupun pemulihan ekonomi penting serta terdapat kepentingan untuk memperoleh PAD (pendapatan asli daerah), tetapi pelonggaran serta pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap, kapasitas dibatasi serta tetap dengan protokol yang ketat. Juga terdapat sanksi serta tetap diberlakukan evaluasi,” tutur Mufida.

Berlakunya PSBB di DKI Jakarta yang sudah berjalan sejak 10 April lalu, resmi diperpanjang kembali pada masa berlakunya. Anies mengatakan dengan perpanjangan PSBB tahap keempat, Jakarta memasuki fase transisi selama Juni.

”Kami pada Gugus Tugas Covid DKI kami memutuskan untuk tetap status PSBB pada DKI Jakarta diperpanjang serta menetapkan Juni sebagai masa transisi,” kata Anies.

Pada masa transisi tersebut DPR Menyoroti Anies dan Jokowi, kegiatan sosial ekonomi telah dapat dilaksanakan secara bertahap serta ada batasan yang bakal diterapkan.

Sumber: Cnnindonesia.com

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate DPR Menyoroti Anies Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Depok Memperpanjang PSBB Sampai Tahun Depan, Kok Bisa?

Next Post »

Keren! Ini Cara Chelsea Rayu Werner, Emang Sanggup?

Author: TRAVEL

Related Post