Dalam Menjalankan Program DP 0 Rupiah Anies dan sandi Dianggap Selalu Mengulur Waktu Dalam Prosesnya dan Dianggap Kegagalan Dari Anies-Sandi

IndoHarian – Kegagalan Dari Anies-Sandi Diawali Penguluran Waktu !!

IndoHarian – Program rumah DP nol rupiah maish belum bisa untuk dirasakan oleh warga Ibu Kota samapi sekarang ini. Program yang menjadi andalan ini dianggap bisa menjadi senjata makan tuan untuk pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno sekarang ini sekaligus menjadi kegagalan dari anies-sandi.

Keputusan dari Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) perihal Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada hari Senin (16/4/2018) sesuai kenyataan tidak juga membuat warga bisa untuk memesan rumah dari program yang sedang berjalan ini.

Pasalnya pergub itu hanya mengatur persoalan badan yang bakal diberikan tugas untuk mengurus penjualan dari rumah DP nol rupiah tersebut. Sementara itu personalianya juga masih belum ada dan skema untuk pembiayaannya juga masih dalam penggodokan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah sebut adanya upaya kesengajaan mengulur waktu dari Anies-Sandi untuk realisasi dalam program DP nol rupiah.

Menurut dirinya, pemisahan pergub pembentukan UPT dan pengaturan skema pembiayaan menjadi satu dari sekian cara untuk mengulur waktu. Dia juga berpendapat bahwa Pemprov DKI Jakarta masih tidak yakin untuk menjalankan kebijakan ini.

Trubus menjelaskan bahwa yang menjadi keraguan itu disebabkan karena kebijakan tersebut sangat berpotensi untuk menabrak regulasi yang ada. Salah satunya yaitu skema pembayaran.

“Akhirnya pragram Pemprov itu seperti senjata makan tuan. Begitu mau diprogramkan, berbenturan dengan banyak aturan,” ujarnya, pada hari Sabtu (28/4/2018).

Sandi sesuai kenyataan telah menjanjikan pergub terkait skema pembayaran selambat-lambatnya bakal diteken pada awal Mei 2018 nanti. Setelah itu warga sudah bisa langsung memesan.

Namun saat dikonfirmasi kembali, Sandi mengungkapkan bahwa penjualan baru bisa dibuka sekitar kuartal ketiga 2018, seputar Agustus atau September.

“Ini kita harapkan mungkin saat pertengahan sampai kuartal ketiga ini kita sudah mulai bisa pembukaan,” ujar Sandi saat ditemui di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, pada hari Kamis (26/4/2018).

Anies sendiri berencana akan menggunakan skema pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Skema tersebut menerapkan suku bunga sebesar 5 persen dan dalam jangka waktu kredit 20 tahun.

Rencana Anies itu, ujar Trubus, menabrakkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Dalam ketentuannya itu tidak boleh kebijakan gubernur untuk melebihi dari masa jabatan. Jika kredit 20 tahun siapa yang akan tanggung jawab?” ucapnya menandakan kegagalan dari Anies-Sandi.

Belum lagi persoalan status tanah lokasi pembangunan yang merupakan kepemilikan negara.

Hal tersebut, menurut Trubus, menunjukkan bahwa Anies-Sandi tidak menyiapkan program ini secara matang sehingga selalu menunda-nunda waktu. Di sisi lain janji tersebut sudah melambungkan harapan tinggi setidaknya 57,96 persen dari seluruh warga Jakarta yang memilih pasangan nomor urut tiga di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Dihubungi secara terpisah, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengungkapkan bahwa program ini belum terlihat berjalan. Jika memang ada upaya mengulur waktu dari pihak Pemprov DKI Jakarta, hal ini dinilai sebagai sebuah kegagalan.

Dia memperkirakan bahwa penundaan ini disebabkan masih adanya kesepakatan yang belum sesuai diantara keinginan Pemprov DKI Jakarta dengan pihak pengembang.

“Saya kira memang kalau belum berjalan, berarti masih ada yang belum tersesuaikan,” ucapnya, pada hari Jumat (28/4/2018).

“Kalau sudah sesuai, sudah harus jalan, kalau belum sesuai, ya masih ada penundaan lagi.”

Dia menilai bahwa program ini akan sulit terealisasi karena targetnya untuk membangun ribuan rumah dengan nilai total ratusan miliar rupiah. Sementara uang muka harus nol rupiah.

Bestari menyatakan DPRD DKI Jakarta bakal membahas tentang program DP nol rupiah pada saat rapat kerja yang direncanakan di bulan Mei 2018 yang akan datang. DPRD akan membedah dan mengevaluasi perkembangan dari program andalan yang tak kunjung terealisasi ini.

Namun kader Partai Nasdem tersebut menyampaikan dirinya lebih optimis jika program pengadaan hunian Anies-Sandi itu berbentuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) daripada rumah susun sederhana milik sendiri (rusunami).

Skema pengadaan dan pengaturan akan lebih mudah dan lebih tepat jika benar-benar ditujukan ke warga dengan perekonomian rendah. Hal tersebut sudah diterapkan Pemprov DKI Jakarta sebelum program DP nol rupiah dijanjikan.

“Banyak hak sewa saja, lah. Tetap milik Pemda yang tidak dialihkan ke pihak lain, lebih mudah pengontrolan dan pengerjaannya,” ucap Bestari membandingkan dengan program kegagalan dari Anies-Sandi.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

aktor aktris Alam dan Entertainment News Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Foto Indoharian kegagalan dari Anies-Sandi kesehatan kriminal kuliner news olahraga otomotif Politik teknologi Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Ulasan Teknologi Video wisata

« Previous Post

Kemkes Rumuskan Istitha’ah Ini Untuk Calon Jamaah

Next Post »

Viral!! Kaos Ganti Presiden Yang kini Beredar, ini sebabnya!

Author: Kribo

Related Post