Mencari Sosok Mentri Baru Kelautan Yang Akan Menduduki Kursi Panas Eks Men-KP Edhy Prabowo

Indoharian – Mencari Sosok Menteri Baru Kelautan, Siapakah Orangnya?

INDOHARIAN – Mencari Sosok Menteri Baru Kelautan pasca penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan suap ekspor benih bening lobster satu kursi kabinet Joko Widodo kosong. Presiden menunjuk Men-KP ad interim Luhut Pandjaitan merangkap Menko Kemaritiman dan Investasi. Sekarang ini publik menerka-nerka, siapakah yang pantas menduduki kursi panas yang ditinggalkan oleh Pak Edhy tersebut?

Sosok Menteri Baru Kelautan dan beredar nama-nama usulan di berbagai media sosial maupun media massa. Ada juga yang menginginkan akademisi, politisi, profesional sampai mantan Men-KP Susi Pudjiastuti dan calon Wapres 2019 Sandiaga Uno. Publik punya ekspektasi tinggi; Men-KP pengganti Edhy bukan hanya berani melawan mafia lobster, melainkan berani dan berdiri di garda terdepan yang bisa memberantas segala bentuk kejahatan kelautan dan perikanan.

Saya membayangkan tindakannya lebih yang sangar daripada bajak laut. Soalnya kebijakan dan bisnis di sektor ini potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) amat tinggi dan sangat rentan. Disinyalir di masa datang ragam kebijakan kelautan dan perikanan bakal berubah. Apalagi pasca disahkan dan berlakunya Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Bakal muncul kebijakan-kebijakan baru yang bisa menuai kritikan dan protes dari semua kalangan. Bisa datangnya dari organisasi nelayan, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, maupun kalangan akademisi kritis.

Presiden Jokowi juga semestinya tak berjudi memilik Men-KP. Karena di pundaknya memikul pekerjaan rumah berat. Selain memulihkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga membuat kebijakan-kebijakan radikal dan strategis yang memprioritaskan perlindungan sumber daya ikan, pemulihan ekonomi, dan punya keberpihakan pada ekologi. Termasuk juga menjalankan aturan terhadap tindakan perampasan ruang dan sumber daya kelautan (ocean grabbing) kian masif.

Mengapa ini penting? Karena, kala menjabat sebagai Men-KP awal 2019, Pak Edhy sudah memberikan sinyal akan mengamputasi beberapa kebijakan Men-KP 2014-2019. Di antaranya adalah mau mencabut larangan kapal ikan asing, menetapkan kuota di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, mencabut moratorium alih muatan di tengah laut (transshipment), hingga melegalisasi lagi alat tangkap merusak, misalnya cantrang.

Saya pasti akan menolak jika kebijakan itu dikeluarkan. Pasalnya, bukan hanya sekadar bakal mengancam kelestarian sumber daya perikanan dan merugikan negara. Melainkan juga berpotensi menyuburkan KKN. Tak bisa dipungkiri kasus suap ekspor BBL jadi bukti empirik. Makanya, saya mengusulkan agar KPK memonitor dan menilai kebijakan-kebijakan baru KKP di masa datang. Jangan sampai ada udang di balik batu kebijakan itu.

KPK juga harus mengawasi implementasinya jangan sampai ada patgulipat di dalamnya; siapa saja yang bermain di balik layar suatu kebijakan yang dikeluarkan. Makanya, Men-KP pengganti Pak Edhy ini bakal menduduki kursi panas. Kita butuh Men-KP yang mempunyai nyali yang besar. Soalnya pasti ada gangster mafia perikanan yang bakal bermain. Mafia ini bisa sekaligus sebagai komprador dari ragam latar belakang. Bisa dari oknum aparat, birokrasi, politisi, dan elite di sekitar penguasa.

Bila Men-KP baru tak mengakomodasi kepentingan untuk mereka, kursinya bakal digoyang. Beragam isu bakal dimunculkan dan dimobilisasi ke publik lewat demonstrasi. Ingat, sewaktu Ibu Susi menjabat Men-KP beragam cara dilakukan untuk melengserkannya. Sampai waktu itu Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut menyinggung kebijakannya. Pasalnya ada yang memainkannya di Kantor Wapres. Untungnya, Presiden Jokowi awalnya tak menggubris. Di antaranya soal moratorium kapal asing, transshipment, pelarangan cantrang, dan larangan ekspor lobster ini.

Saya menduga kebijakan-kebijakan itu sangat mengganggu periuk nasi para mafia perikanan. Namun tekanan yang bertubi-tubi dengan dalih mematikan industri perikanan, Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden No 3/2017 mengenai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Memang disetiap kebijakan pemerintah tak ada yang sempurna; pasti ada kelemahannya. Namun, mestinya kelemahan itu diperbaiki, bukannya menggoyang kursi menterinya. Inilah yang mengindikasikan adanya permainan politik tingkat dewa yang diarsiteki mafia dan komprador. Soalnya waktu itu ruang kongkalikong bisnis perikanan dikunci mati. Imbasnya, segelintir politisi-pengusaha bersuara keras setiap hari untuk mengkritisinya kebijakan Men-KP di media massa dan media sosial.

Umpamanya, kebijakan memiskinkan nelayan dan mematikan industri perikanan. Apalagi didukung oleh kalangan akademisi dan orang terpelajar yang tak kebagian kue kekuasaan. Irosnisnya kebijakan harus tetap berjalan hingga akhir masa jabatan 2019.

Belajar dari rentetan kejadian sepanjang 2014-2019, saya juga memahami mengapa ada komplotan yang bersuara nyaring hampir setiap hari. Fenomenanya pun sudah di-setting sedemikian rupa supaya jadi isu yang membuat kegaduhan. Ternyata semuanya ada udang di balik batu. Uniknya, tatkala suap ekspor lobster, politisi dan akademisi yang kritis malah diam seribu bahasa. Apakah mereka takut nanti diperiksa KPK juga? Soalnya laporan sebuah majalah ibu kota menyebutkan nama perusahaan dan politisi yang terlibat dalam ekspor BBL ini.

KPK juga harus memerikan bukan sekadar yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), melainkan juga yang dulu jadi pembela mati-matian kebijakan itu. Mengapa? Soalnya mereka kerapkali mengabaikan pemikiran ilmiah yang disampaikan akademisi yang tak punya motif kepentingan politik dan bisnis. Setidaknya, apa motif di balik sikap yang demikian. Sebab jangan sampai Men-KP baru justru perpanjangan tangan kepentingan mafia perikanan. Ini sama saja menanam bom waktu di KKP.

Lantas bagaimana sosok Men-KP nantinya? Saya mencoba melongok sejarah manusia Nusantara di masa silam. Jika melongok sejarah abad ke-13, kala kejayaan Kerajaan Majapahit, kita mengenal Laksamana Nala. Ia pendamping Mahapatih Gajah Mada.
Laksanama Nala adalah seorang penguasa dan penjaga garda terdepan wilayah laut kekuasaan kerajaan. Ia mampu menjaga dan mengamankan kedaulatan wilayah dan sumber daya kelautan kerajaan. Ia tak takut menghadapi serbuan pasukan asing menguasai wilayah kerajaannya, termasuk bajak laut. Ia pun mampu membangun angkatan perang yang kuat berbasiskan teknologi perkapalan yang maju di masanya. Ia pun seorang pemberani, pelaut ulung, dan tak takut sama siapa pun.

Saya terinspirasi sosok seorang Laksamana Nala yang pantas menakhodai KKP. Sosoknya harus memiliki jiwa, semangat, dan keberanian ala Laksamana Nala. Kita tak butuh Men-KP yang sosoknya cemen dan hanya berambisi menduduki jabatan itu. Apalagi berada dalam ketiaknya mafia dan komprador perikanan. Tak ada yang bisa diharap dari sosok yang demikian. Sama saja kita keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa, Sosok Menteri Baru Kelautan.

Sumber : DetikNews

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Sosok Menteri Baru Kelautan Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Sebab Hal Sepele, Rahma Sarita Dipecat Dari Partai NasDem

Next Post »

Amien Rais Soal Rizieq: Jadikan Tahanan Rumah Saja Dia

Author: Kribo

Related Post