“Kami menilai bukti yang diajukan tidak akurat karena hanya mengacu kepada hasil sistem penghitungan (situng), dan KPU telah menyatakan hasil situng tidak bisa menjadi acuan,” ucap kuasa hukum PAN Miko Kamal di Padang, pada hari Selasa (2/7).

Ia menyampaikan hal tersebut menyikapi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan oleh PDI Perjuangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). PDIP menggugat kursi kedelapan DPR RI daerah pemilihan Sumbar I yang berdasarkan penetapan KPU diraih oleh Asli Chaidir.

Menurut dia, pada saat PAN sindir gugatan PDIP yang hanya mengacu kepada C1 yang diunggah ke situng tanpa mencocokan dengan data rekapitulasi DAA 1, DA 1.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pleno KPU Sumbar, PAN mendapatkan 261.007 dan memperoleh dua kursi, yakni kursi kedua Athari Gauthi Ardi dengan 82.982 suara dan kursi kedelapan diraih Asli Chaidir dengan 70.057 suara.

Kemudian PDI Perjuangan di Sumbar I mendapatkan 86.423 suara dan harus kehilangan kursi pada Pemilu 2019.

PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke MK sebab mengklaim memiliki 86.642 suara dan menilai berhak menduduki kursi ke delapan. Berdasarkan hitungan PDI Perjuangan tersebut seharusnya suara PAN di Sumbar 1 hanya ada 258.115.

Menyikapi hal tersebut Miko menyampaikan kesalahan penghitungan itu sebenarnya telah diperbaiki pada rekapitulasi DAA1 dan semua perbaikan tersebut ditandatangani semua saksi termasuk PDI Perjuangan.

Ia meyakini bahwa MK akan mengeluarkan putusan yang adil dan yakin KPU serta Bawaslu selaku pihak termohon bisa profesional dan proporsional dalam menghadapi gugatan ini.

Sebelumnya Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman optimistis memenangkan gugatan terkait kursi DPR RI daerah pemilihan Sumbar 1 di MK.

“Kami memiliki landasan yang kuat mengajukan gugatan tersebut dan optimistis memenangkannya,” ujar dia.

Menurut dirinya, jika memang fakta di lapangan kalah dalam perebutan kursi DPR RI tentu akan menerima hasil itu tanpa mengajukan gugatan kepada MK.

Komisioner KPU Sumatera Barat Izwaryani menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan sidang.

Ia membenarkan bahwa PDI Perjuangan mengajukan gugatan tersebutt terkait dugaan penggelembungan suara di beberapa daerah dalam pelaksanaan pemilu legislatif.

“Ada beberapa daerah yang mereka duga melakukan penggelembungan suara mulai dari Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Solok dan lainnya,” imbuhnya.

PAN sindir gugatan PDIP, KPU Provinsi Sumatera Barat akan menghadapi sembilan gugatan di Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah itu.