Poyuono Ajak Tolak Pajak, Jokowi Meminta DPR dan MPR Tidak Memberi gaji dan THR Kepada Seluruh Anggota DPR Dari Fraksi Partai Gerindra Dan Stafnya
Indoharian – Poyuono Ajak Tolak Pajak, DPR Gerindra: Mana THR Saya
Indoharian – Poyuono ajak tolak pajak, Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta DPR dan MPR tidak memberi gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra dan stafnya.
Hal itu merespons imbauan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono ajak tolak pajak agar pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk protes atas dugaan kecurangan pemilu.
Menurut Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Arya Sinulingga, gaji dan THR yang diterima seluruh anggota Fraksi Gerindra selama ini bersumber dari pajak.
“Kami minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Dan juga jangan diberi THR karena dia hidup dari pajak,” ujar Arya di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (16/5).
Selain itu, Arya meminta seluruh staf anggota Fraksi Gerindra juga tidak diberikan gaji oleh DPR.
“Tolong ingatkan Sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota Fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya, termasuk THR,” ujarnya.
Politikus Perindo ini mengaku bukannya tidak menaruh rasa kasihan kepada anggota dan staf Fraksi Partai Gerindra di DPR terkait imbauannya itu. Ia hanya menilai hal tersebut adalah konsekuensi atas sikap Gerindra yang meminta pendukung Prabowo-Sandi tidak membayar pajak.
“Konsekuensi dong,” ucap Arya.
Selain gaji dan THR, Arya pun mengimbau pendukung Prabowo yang tidak membayar pajak untuk tidak menikmati fasilitas umum yang berasal dari pajak, misalnya jalan umum, lampu jalan, busway, hingga MRT.
“Nginjak aja enggak boleh, bos, karena ketika lu nginjak kaki di jalan raya itu udah bayar pajak,” ujarnya.
Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyerukan kepada pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kelak karena menilai ada kecurangan dalam pemilu 2019.
Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan KPU.
“Poyuono ajak tolak pajak kepada Pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate tersebut adalah hak masyarakat karena tidak mengakui Pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ujar Arief Poyuono, Rabu (15/5).
Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Poyuono Ajak Tolak Pajak Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com
Related Post
![Permalink to Rusia Serang Ukraina dengan Rudal Balistik dari Korea Utara]( "Permalink to Rusia Serang Ukraina dengan Rudal Balistik dari Korea Utara")
Rusia Serang Ukraina dengan Puluhan Rudal Balistik dari Korea
![Permalink to Polisi Tembak Polisi Fakta-Fakta Kasusnya di Solok Selatan]( "Permalink to Polisi Tembak Polisi Fakta-Fakta Kasusnya di Solok Selatan")
Polisi Tembak Polisi Fakta-Fakta Kasusnya di Solok Selatan Indoharian
![Permalink to Korban Kecelakaan di Ngaliyan Semarang Mencapai 13 Orang]( "Permalink to Korban Kecelakaan di Ngaliyan Semarang Mencapai 13 Orang")
Korban Kecelakaan Maut di Semarang Mencapai 13 Orang
