Prabowo Gabung Ke Jokowi, Timbul Isu Pembubaran Oposisi

Peluang Prabowo Serta Partai-Partai Yang Mendukungnya Bergabung Dengan Jokowi Sangat Besar Hingga Menimbulkan Isu Pembubaran Oposisi

Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

Indoharian – Prabowo Gabung Ke Jokowi. Timbul Isu Pembubaran Oposisi

Indoharian – Peluang Prabowo Subianto soal bergabung dengan koalisi pemerintahan dinilai masih sangat terbuka lebar. Dalam skenario itu, kubu petahana dinilai sangat diuntungkan oleh peluang tersebut hingga muncul isu pembubaran oposisi.

Terlebih lagi bahwa, Calon presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kemarin menyatakan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur telah usai.

Koalisi itu sebelumnya didukung oleh Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Empat partai tersebut mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin memandang wacana bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan Joko Widodo dapat diartikan bahwa hal tersebut sebagai kemenangan petahana. Prabowo, dengan Gerindra yang memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen di periode mendatang, dinilai akan sangat memperkuat koalisi petahana yang sudah ada dan menjadi lebih dominan.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Gerindra Bantah Masuk Koalisi: Kami Tak Ngiler Masuk Koalisi

Hormati Putusan MK, Ini Kesepakatan Parpol Koalisi Prabowo

GNKR Temui Komnas HAM, Dengan Keranda “Matinya Kebenaran”

“Seandainya Gerindra bergabung, sama saja meluluhlantakkan oposisi. Dengan begitu, kubu 01 sukses mempreteli oposisi,” kata Ujang saat dihubungi via telepon, pada hari Jumat (28/6).

Ujang mengingatkan sebelum bahwa wacana Gerindra melompat ke kubu Jokowi menghangat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat sudah terlebih dahulu dikabarkan akan berpindah haluan. Jika ketiganya bergabung ke gerbong petahana, dirinya merasa posisi pemerintah akan sangat kuat dan dominan.

“Itu kan koalisi gemuk dan sangat kuat, tentu sangat menguntungkan Jokowi,” katanya.

Dalam pemilu tahun ini, Gerindra memang mengantongi jumlah suara terbanyak kedua setelah PDIP dengan angka yang hampir 17,6 juta suara atau 12,57 persen dari total suara nasional.

Dengan hitung-hitungan hanya Gerindra sajalah yang bergabung ke pemerintah, suara dukungan terhadap Jokowi di parlemen periode mendatang sudah dapat mencapai 67,47 persen. Jika ditambah lagi dengan PAN dan Demokrat, angkanya menjadi 82,08 persen.

Idil Akbar, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, menilai peluang Gerindra berpindah haluan akan sangat bergantung pada sebuah kesepakatan politik yang akan mereka capai dengan parpol pengusung petahana. Dalam hal itu, penawaran dari kubu Jokowi jadi faktor yang lebih menentukan.

“Artinya Jokowi menawarkan apa, apakah cukup strategis. Kedua, apakah tawaran itu bisa diterima secara politik atau secara kondusif di kubu Prabowo,” jelas Idil.

Kendati demikian, kans Prabowo bergabung ke pemerintah dinilai tetap besar. Kebutuhan untuk tetap kompetitif di Pemilu 2024 bisa jadi penyebab.

“Karena bagaimana pun ke depannya isu pembubaran oposisi akan berpikir kembali menyiapkan Pemilu 2024 karena mereka tentu butuh sumber daya dan juga menjaga ritme organisasi,” ucap Idil.

Dari koalisi pemerintah, suara-suara yang mempersilakan Gerindra untuk bergabung dengan koalisi terbilang tak sedikit. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengaku tak keberatan dengan wacana itu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyebut koalisi yang ada saat ini juga sudah gemuk. Akan tetapi pria yang akrab dipanggil Cak Imin itu dapat menerima kedatangan Gerindra dalam konteks rekonsiliasi.

Moeldoko, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, pun membuka diri kemungkinan itu. Moeldoko bahkan terbilang yang pertama kali dalam membuka kemungkinan tersebut ke publik.

“Ya politik, enggak ada yang enggak mungkin, serba mungkin. Sangat mungkin lah,” ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada tanggal 31 Mei lalu.

Hanya saja, tak semua mendukung ide Gerindra berpindah haluan ke pemerintah. Maher Algadri contohnya, dirinya menolak usul berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Menurut Maher, sistem demokrasi membutuhkan peran oposisi untuk mengawasi dan mengkritik pemerintahan yang sedang berlangsung.

“Biar yang kalah di luar menjadi oposisi, kalau enggak bukan demokrasi. Masa semua pada kongkow-kongkow. Jangan, yang sehat dong,” ucap Maher soal isu pembubaran oposisi.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate