Politisi PDIP Ngamuk Dan Sebut Judicial Review Penyebab Masalah Pemilu

Indoharian – WOW, Politisi PDIP Ngamuk: Kami Emang Curang, Mau Apa?

Indoharian – Politisi PDIP ngamuk, Effendi Simbolon, menyebutkan adanya judicial review kepada UU Pemilu yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara secara bersamaan. Menurut dari seorang Effendi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga DPR harus bertanggung jawab kepada masalah pemilu saat sekarang ini.

Politisi PDIP Ngamuk “Di karenakan pemilu serentak tersebut hasil judicial review yang dilakukan oleh teman-teman LSM yang akhirnya menyebabkan keberadaan dari pemilu itu sendiri. Nasibnya kita bisa mengikuti. Kita bisa menyesuaikan dengan suatu skema yang kita tidak meyakini skema tersebut ini baik atau tidak buat diri kita, ” kata seorang Effendi dalam diskusi bertajuk ‘Silent Killer Pemilu’ di Gondangdia, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu (27/4/2019).

Hingga, ucap seorang Effendi, kondisi pemilu bersamaan yang saat sekarang ini menimbulkan sangat banyak persoalan yang menjadi tanggung jawab yang sudah menyerahkan judicial review, MK dan DPR serta bersama pemerintah juga. “Karena, UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017) adalah aturan yang banci. Kita mau pemilu serentak dan juga kompak. Tapi undang-undangnya sangat tidak jelas, ” ucap seorang Effendi.

Dia juga mencontohkan, dalam pemilu saat sekarang ini juga sudah menggunakan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Namun, yang sudah digunakan sebagai rujukan untuk guna mengusung capres dan juga cawapres ialah hasil pemilu 2014.

Dirinya kemudian sangat mengingatkan kalau kondisi peraturan yang tumpang tindih tersebut harus segera disampaikan kepada warga. Karena, kondisinya Pilpres 2019 sangat membebani masyarakat.

“Sejak awal kita tidak pernah jujur. Kita membuat undang-undang yang sangat sulit untuk dilaksanakan KPU. Saya tidak menyebutkan keresahan pemilu ini menjadi tidak sah, tapi kita harus memberi tahukan ke publik kalau pemilu yang dirancang undang-undang selama ini sebenarnya sudah normatif, kita melakukan proses yang sudah biasa, sangat baik. Kemudian ada judicial review,” katanya.

Sebelum itu, Effendi, menyebutkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak merupakan imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut dirinya, UU pemilu sebenarnya tidak dapat menghendaki pelaksanaan pemilu yang bersamaan.

“Kita sudah melalui masa yang sangat-sangat bersejarah pada tanggal 17 April. Di mana masa yang sangat berisiko sudah kita lewati. Yang bukan keinginan kita bersama-sama, tapi saya juga tidak tahu kehendak siapa itu. Karena kalau undang-undangnya, sebenernya kita bukan pemilu yang serentak. Jadi pemilu ini, politisi PDIP ngamuk masalahnya di teman-teman di MK sebetulnya,” katanya.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

aktor aktris Alam dan Entertainment News Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Foto Indoharian kesehatan kriminal kuliner news olahraga otomotif Politik Politisi PDIP Ngamuk teknologi Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Ulasan Teknologi Video wisata

« Previous Post

Said Iqbal Temui Jokowi, Relawan Prabowo: Dasar Penghianat!

Next Post »

Jokowi-Ma’ruf Borong Kemenangan Di Seluruh Dunia

Author: TRAVEL

Related Post