Terkait Soal Threshold Pernyataan Jokowi Menggelikan

Didik Mukrianto Menilait Pernyataan Jokowi Menggelikan Terkait Soal Threshold

Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate, Politik, Berita Dunia Terbaru, Foto, Video, Ulasan Teknologi, Kesehatan, Alam dan Entertainment News

Terkait Soal Threshold Pernyataan Jokowi Menggelikan

IndoHarian – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat yakni Didik Mukrianto mengungkapkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menggelikan. Pernyataan dari pak Jokowi menyederhanakan persoalan yang normanya tersebut berbeda dengan logika dan juga nalar yang amat subyektif dan tak rasional. Pernyataan Jokowi Menggelikan

Didik mengungkapkan penetapan presidential threshold dengan besaran sekitar 20 persen kursi di DPR atau sekitar 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu 2014 dan juga Pemilu 2019 memiliki sebuah posisi norma atau hukum dan logika yang amat berbeda. Juga, berbeda dalam perihal implikasi struktur politik yang telah melandasinya.

Pernyataan Jokowi Menggelikan “Akal dan juga nalar sehat amat jelas bisa menjelaskan, bagaimana menetapkan presidential threshold di kala pileg dan juga pilpres yang dilakukan serentak,” ucao dia melalui sebuah siaran pers yang diterima hari Sabtu (29/7).

Mulai Pemilu 2019, pemilihan legislatif (pileg) dan juga pemilihan presiden (pilpres) tak lagi digelar di waktu yang berbeda. Sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat memilih anggota legislatif dan juga presiden pada waktu yang sama atau serentak.

meski demikian, Didik menjelaskan hasil Pileg tahun 2014 tak bisa digunakan sebagai sebuah tiket pada Pilpres 2019. Dia menyebutkan hasil pemilu 3 tahun lalu telah kehilangan legitimasi guna dijadikan sebuah dasar penetapan presidential threshold di Pilpres 2019.

Didik menyebutkan ada dua alasan hasil Pileg 2014 tak bisa lagi digunakan sebagai sebuah dasar Pilpres 2019. yang Pertama, hasil Pileg 2014 telah digunakan sebagai sebuah tiket atau menjadi sebuah dasar Pilpres tahun 2014 yang mengantarkan Jokowi ke kursi presiden.

“Selain dari itu, sudah barang pasti bisa menistakan siklus kepemimpinan nasional,” ucap dia.

Didik menjelaskan bahwa siklus kepemimpinan nasional dalam sebuah ketatanegaraan dan juga sebuah konstitusi berlangsung selama 5 tahun. Dengan melandaskan Pilpres 2019 pada hasil Pileg 2014 memberikan makna siklus kepemimpinan dapat begeser kepada siklus 10 tahun. pasti kalau ini yang terjadi maka bakal melanggar konstitusi kita,” ungkap dia.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Mengecewakan! Ini Yang Dikatakan Fahri Soal Pertemuan Demokrat Dengan Gerindra

Sering Mengkonsumsi Painkiller, Sheila Marcia: Untuk Hilangin Rasa Sakit!

Netizen Sebut Sandiaga Mirip Onky Alexander, Apakah Itu Benar?

Didik juga sempat menambahkan Jokowi memang benar saat menyatakan undang-undang merupakan produk legislatif atau DPR. namun , sepertinya beliau lupa bahwa sesuai dengan sebuah konstitusi kewenangan membuat UU dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah,” ucap dia.

Apalagi, dia juga sempat menerangkan, RUU Penyelenggaraan Pemilu yakni sebuah inisiatif Pemerintah. Selama pembahasan rancangan itu, pemerintah yang sudah sejak awal bersikukuh menginginkan presidential threshold 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara yang sah nasional.

“Atas dasar tersebut pascapenetapan presidential threshold 20 atau 25 persen menjadi sebuah keharusan bagi kami untuk menegakkan mandatory konstitusi tersebut,” ucap Didik.

Didik juga sempat menjelaskan penegakkan kewajiban konstitusi merupakan sebuah bagian check and balances pelaksanaan dan kinerja pemerintah dalam sebuah konteks pengelolaan negara yang berbasis good and clean governance. Dengan demikian, pemerintah tetap berjalan pada sebuah jalur yang benar serta tak ada melanggar konstitusi.

Sebagai kepala pemerintahan dan juga seorang kepala negara, Didik menambahkan, Jokowi tak perlu kebakaran jenggot dengan subyektifitasnya. Sebagai seorang Presiden, ia menuturkan, sudah seharusnya Jokowi mampu memberikan pembelajaran dan warisan yang baik, cerdas, dan punya nilai edukatif. “Apabila mau menjadi negarawan,” ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi menyindir sejumlah partai politik yang telah menolak ambang batas pencapresan sebesar 20 persen-25 persen. Dia menyatakan sebuah penolakan aturan tersebut baru terlontar sekarang, meski aturan yang sama sudah diberlakukan pada Pemilu tahun 2009 dan 2014. Terkait Soal Threshold Pernyataan Jokowi Menggelikan

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate