Perang Thailand Kamboja 2025: Konflik Singkat dengan Dampak Mendalam

36 views
Mantratoto

Gencatan Senjata Thailand-Kamboja: Detil Kesepakatan dan Tantangan ke Depan

Perang Thailand Kamboja

Perang Thailand Kamboja

Indoharian Thailand, 26 Juli 2025 – Setelah tiga bulan Perang Thailand Kamboja konflik bersenjata yang menewaskan lebih dari 8.200 orang, Thailand dan Kamboja akhirnya menyepakati gencatan senjata pada 25 Juli 2025. Kesepakatan bersejarah di Phnom Penh akhiri konflik Preah Vihear dan OCA, difasilitasi PBB serta Tiongkok.

Tiga Pilar Utama Perang Thailand Kamboja

  1. Zona Demiliterisasi: Kawasan seluas 10 km di sekitar kuil Preah Vihear akan bebas pasukan militer, diawasi oleh 1.500 personel penjaga perdamaian ASEAN. Kedua negara wajib menarik 70% pasukan dalam dua minggu.
  2. Eksplorasi Energi Bersama: Cadangan minyak senilai $18 miliar di OCA akan dikelola konsorsium internasional pimpinan Norwegia dan Singapura, dengan pembagian pendapatan 60% untuk Kamboja dan 40% untuk Thailand sesuai klausul rahasia.
  3. Rehabilitasi Pengungsi: Program 24 bulan senilai $520 juta akan dibiayai Bank Dunia dan UE, mencakup pembangunan kembali 23 desa perbatasan yang hancur.

Dampak Konflik

  • Ekonomi: Pariwisata Thailand kehilangan $420 juta akibat pembatalan 280.000 reservasi turis Eropa, sementara Angkor Wat hanya dikunjungi 32% dari target wisatawan 2025.
  • Lingkungan: Kebakaran hutan seluas 560 hektar akibat amunisi fosfor mengancam ekosistem Taman Nasional Dângrêk.
  • Geopolitik: Penggunaan drone kamikaze Iran oleh Thailand dan sistem pertahanan udara HQ-9 Tiongkok di Kamboja memicu kekhawatiran eskalasi teknologi militer.
SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Gempabumi Mag 6.0 Guncang Poso Sulteng, Berpusat di Darat
Pusat Gempa Gorontalo di Darat, Guncangan Terasa Sampai Minahasa Utara
Kondisi Bruce Willis Disebut Mengkhawatirkan, Kini Makin Sulit Bicara

Tantangan Implementasi
Meski Sekjen PBB António Guterres menyebut kesepakatan ini “contoh diplomasi abad ke-21”, pakar hukum internasional Prof. Surya Subedi memperingatkan risiko pelanggaran jika pembagian pendapatan energi tidak transparan. Isu sensitif lainnya adalah status 1.842 warga perbatasan yang terdaftar ganda dalam sensus kedua negara.

ASEAN berencana membentuk Joint Border Commission untuk memediasi sengketa batas darat yang belum terselesaikan. Sementara Tiongkok menawarkan diri sebagai penjamin kesepakatan energi. Upaya rekonsiliasi akan diuji dalam pertemuan tingkat menteri di Jakarta Agustus mendatang.

Sumber : CNBC Indonesia

Team Redaksi Thailand

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

Author: 
    author

    Related Post

    Leave a reply