Anies-Sandi Gagal Program DP 0 Rupiah, Lanjutkan Program AHOK?

Program DP 0 Rupiah Dianggap Gagal Karena Bukan Untuk Rakyat Miskin

Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate, Politik, Berita Dunia Terbaru, Foto, Video, Ulasan Teknologi, Kesehatan, Alam dan Entertainment News

Program DP 0 Rupiah Dianggap Gagal Karena Bukan Untuk Rakyat Miskin

IndoHarian – Program DP 0 Rupiah yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Selama ini, pengembang banyak yang memberikan gimmick itu untuk menarik pembeli. Pengembang membebaskan pembeli dalam membayar DP yg menjadi tanggungannya.

“Itu semua kan karena iklim ekonomi sekarang cukup bagus, stabil, dan bunga tetap. Untuk jangka menengah atau pendek memang stabil berikan pembiayaan, makanya bisalah DP ditanggung,” tutur Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar kepada Indoharian.com, pada hari Rabu (12/7/2017).

Meski demikian, Jehan mengatakan, hal tersebut bukanlah program perumahan rakyat yg ideal, melainkan untuk rumah komersial.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Istana Pastikan Surat Jokowi Minta Dukungan Pilpres Itu HOAX

Tersangka Baru Kasus E-KTP Akan Segera Di Umumkan KPK

Kekhawatiran Panglima TNI Akan Persoalan Impor Ilegal Di Indonesia

Memahami program itu sulit direalisasikan untuk perumahan rakyat, Sandi pun menjelaskan baru-baru ini bahwa DP 0 Rupiah hanya diperuntukkan bagi masyarakat dgn pendapatan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta.

Hal ini sekaligus menegaskan, DP 0 Rupiah tak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan yang di bawah Rp 7 juta.

Menurut Jehansyah, program yang ideal direalisasikan di DKI Jakarta sebagai kota metropolitan adalah yg dicetuskan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Idealnya (Anies-Sandi) menindaklanjuti program yg dibuat Ahok. Dulu, Ahok bilang di DKI akan dibangun 50.000 unit rumah susun sewa (rusunawa) utk menata beberapa daerah. Mungkin hingga 20 lokasi katakanlah dalam lima tahun. Itu sudah bagus,” jelas Jehansyah.

Dalam satu lokasi katakanlah dibutuhkan 2.000-3.000 unit, maka 50.000 unit dapat dibangun di 20 lokasi.

Namun, hingga sekarang, program ini belum dapat realisasikan, sehingga akan sulit jika ingin menata kawasan dgn cara menggusur.

Jehansyah menambahkan, untuk dapat menggusur, dibutuhkan ketersediaan rusunawa. Sedangkan unit rusunawa yg ada sekarang telah sangat sedikit sehingga dibutuhkan “pengusiran” penghuni dari rusunawa terutama yg dinilai tidak berhak tinggal di sana.

“Penghuni rusunawa digusur kemudian dihitung contohnya ada 30 unit kosong, ternyata yang kena gusur sebanyak 200 kepala keluarga (KK). Jadi dibuat seleksi yang cukup ketat,” imbuh Jehansyah.

Hal itu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta utk menyedikan rusunawa di 20-25 lokasi dan mencakup 2.500 unit.

Dengan luas minimal lima hektar, rusunawa yang dibangun dapat seperti Kalibata City. Namun, sebaiknya, saran Jehansyah, tak terlalu meniru Kalibata City karena terlampau padat dengan jumlah hunian yang mencapai 8.000 unit. Anies-Sandi Gagal Program DP 0 Rupiah, Lanjutkan Program AHOK?

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate