Heboh Wacana Koalisi Memperpanjang Masa Jabatan Jokowi

Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terkini, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

IndoHarian – Lagi-lagi wacana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi kembali muncul. Partai yang berada di koalisi pemerintahan Jokowi buka suara soal peluang implementasi wacana tersebut.

Adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan Cak Imin yang mengusulkan agar gelaran Pemilu 2024 diundur. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan saat ini sedang ada momentum perbaikan sektor ekonomi sehingga jangan terganggu oleh ajang kontestasi pemilu.

“Saat ini kita sedang menunjukkan progres positif yang ditunjukkan khususnya di sektor ekonomi, tentunya momentum yang sedang bagus ini jangan dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, saya melihat pemilu tahun 2024 mendatang jangan sampai menjadikan prospek ekonomi yang sedang bagus ini terganggu karena pemilu,” kata Cak Imin

Cak Imin juga mengatakan sejumlah kondisi yang akan diakibatkan oleh perhelatan pemilu mendatang. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan akan adanya eksploitasi ancaman konflik.

Lalu, Cak Imin mengusulkan agar perhelatan Pemilu 2024 diundur selama satu sampai dua tahun. Dia mengatakan jadwal pemilu diundur agar berbagai momentum perbaikan ekonomi bisa berlanjut.

Partai pemenang Pemilu 2019 PDI Perjuangan (PDIP) juga menyatakan sikapnya terkait usulan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan pelaksanaan pemilu sebenarnya tidak ada landasan hukum yang kuat.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Di Twitter Jokowi Minta Perang Dihentikan

Pulang Dari Turki Indra Kenz Resmi DiPenjarakan 20 Tahun

Terkait Volume Masjid, Menteri Agama Dilaporkan Ke Jokowi

Hasto juga menyebutkan konstitusi telah mengatur bahwa pemilu wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, tak ada sama sekali ruang untuk penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan Jokowi.

Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang mengkaji wacana Pemilu 2024 diundur yang dilontarkan Cak Imin. Namun dari PPP menyinggung soal ongkos Pemilu 2024 yang cukup besar.

“Kami masih mengkaji usulan itu. Harus diakui kita sedang fokus pada pemulihan ekonomi,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua umum partai Golkar menerima banyak aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru. Para petani menyatakan keinginan adanya keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Airlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apa pun yang bukan sebagai kewenangannya dalam hal ini.

Bagaimana dengan sikap Partai NasDem terhadap wacana Pemilu 2024 ditunda? NasDem menegaskan akan mengikuti aturan yang sah secara konstitusional.

“PIhak Nasdem akan selalu menjadi pengawal konstitusi-UUD 45 dan menjadi garda terdepan pengawal demokrasi di Indonesia,” kata Sekjen Partai NasDem Johnny Gerard Plate.

Dari Partai Demokrat yang paling mengkritik keras usulan terkait penundaan Pemilu 2024.

“Pertama, usulan memperpanjang masa jabatan Jokowi itu jelas melanggar konstitusi. Politik harus dijalankan menurut konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Bukan menurut selera dari pihak penguasa. Menurut konstitusi, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk pileg dan pilpres. Patuhlah pada konstitusi. Itu sehat untuk demokrasi,” kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman.

Sumber : Detik.com