Ijazah Siswa Yang Ditahan: Pemprov Jakarta Berhasil Tebus 117 Ijazah Sekolah Pakai Dana Zakat

Ijazah Siswa Yang Ditahan, Pemerintah Jakarta Bantu Tebus Ijazah Solusi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

IndoHarian – Pemerintah Provinsi Jakarta terus menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan dengan mengambil langkah signifikan untuk menebus ijazah siswa yang ditahan. Sebanyak 117 ijazah telah ditebus dalam tahap pertama program ini, termasuk ijazah dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, hingga PKBM. Langkah ini memberikan harapan baru bagi siswa yang sebelumnya terkendala dalam memperoleh dokumen penting untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

Sebagai upaya awal, program ini berhasil membebaskan siswa dari kesulitan administrasi akibat ketidakmampuan finansial mereka. Dengan adanya inisiatif seperti ini, pemerintah mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan aksesibel bagi semua golongan masyarakat.

Ijazah Siswa Yang Ditahan dan Pemanfaatan Dana Zakat

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memanfaatkan dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jakarta untuk mendanai penebusan ijazah siswa. Ini adalah langkah strategis yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, Baznas Bazis Jakarta, dan koordinator tingkat kota. Dana zakat yang terkumpul digunakan dengan bijak, memastikan bahwa manfaatnya tepat sasaran untuk kelompok yang paling membutuhkan.

Penyerahan bantuan penebusan ini dilakukan di Gedung Dinas Pendidikan Jakarta, dan bantuan yang diberikan mencapai total Rp 596 juta. Acara ini juga dihadiri oleh kepala sekolah, penerima manfaat, dan berbagai pihak terkait, yang semakin menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan untuk semua.

Dasar Hukum dan Kebijakan Inovatif

Program penebusan ijazah ini didukung oleh dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang UMKM. Gubernur Pramono Anung melihat peluang untuk mengaplikasikan kebijakan ini tidak hanya untuk UMKM, tetapi juga untuk siswa yang ijazahnya tertahan. Kebijakan inovatif ini memberikan solusi nyata terhadap masalah yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.

Pramono juga memberikan apresiasi atas kebijakan penghapusan piutang UMKM yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah ide yang sangat baik dan dapat diadaptasi untuk mengatasi berbagai masalah utang piutang, termasuk di bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

KPK Periksa Windy Idol dan Kakaknya Terkait Kasus Hasbi Hasan

Uskup Agung Jakarta Ikut Serta ke Vatikan Terkait Pemilihan Paus Baru

Mbok Yem, Pemilik Warung di Puncak Gunung Lawu, Meninggal Dunia

Masa Depan Tanpa Kendala Administrasi

Gubernur Pramono Anung menjanjikan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan Jakarta. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ijazah siswa yang tertahan selama bertahun-tahun hanya karena hambatan finansial. Program pemutihan ijazah ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Siswa yang sebelumnya terkendala sekarang memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja dengan percaya diri.

Sumber : DETIKNEWS