Ingin Akhiri Konflik, DPR Dukung Pemekaran Papua

DPR Dukung Pemekaran Papua Sebagai Upaya Penyebaran Sentra Pelayanan Publik Dan Aktivitas Ekonomi Di Wilayah Tersebut

Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, DPR Dukung Pemekaran Papua

Indoharian – Ingin Akhiri Konflik, DPR Dukung Pemekaran Papua

INDOHARIAN.COM – Komisi II DPR dukung pemekaran Papua Tengah sebagai upaya penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah itu.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menjelaskan DPR dukung pemekaran Papua merupakan solusi konkret untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu (20/11).

“Untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi, harus ada penyebaran sentra pelayanan publik dan juga aktivitas ekonomi. Kita bisa mempercepat terjadinya proses penyebaran sentra-sentra tersebut, dalam konteks politik namanya pemekaran,” jelas Doli.

Dirinya menjelaskan tidak ada cara penyelesaian persoalan di Papua selain melakukan pendekatan peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi. Doli mengungkapkan idealnya Papua terdiri dari minimal tujuh provinsi karena memiliki tujuh suku yang sangat besar.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan juga ekonomi harus dilakukan penyebaran sentra-sentra pelayanan publik dan juga aktivitas ekonomi.

“Kami tidak menginginkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan timur dan tengah, tengah dan barat, dan seterusnya. Ini komitmen kami di pimpinan dan juga anggota Komisi II DPR RI,” jelasnya.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Ma’ruf minta bantuan Taiwan

ICW tantang Tito

PKS hujat Prabowo

Doli mengungkapkan pihaknya sedang memikirkan langkah mempercepat proses pemekaran Provinsi Papua, lewat pemberian diskresi soal moratorium pemekaran wilayah.

DPR Dukung Pemekaran Provinsi Papua TengahSuku Dani di Lembah Baliem, Papua. (Istockphoto/Guenterguni)
Dirinya juga mengaku sudah menyampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian bahwa dalam menyelesaikan persoalan di Papua dirinya harus melalui kajian penyempurnaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Itulah mengapa di dalam rapat internal dan juga telah kita sampaikan ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional), salah satu prioritas adalah revisi UU Otsus Papua.” jelasnya.

Beralih dari itu, Doli berharap masyarakat di Papua bisa menciptakan suasana yang kondusif di hari mendatang. Dia menegaskan Komisi II DPR memiliki komitmen kuat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatkan kesejahteraan di Papua.

Di tempat yang sama, Bupati Nabire Isaias Douw menngatakan bahwa Komisi II DPR pada prinsipnya telah menyetujui pemekaran provinsi Papua menjadi Papua Tengah.

Dia menjelaskan perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah merupakan hal yang sudah dilakukan sejak lama.

“Papua Tengah tersebut sudah lama berjuang. Pertama waktu Irian Jaya Barat, lima kabupaten, sekarang tujuh kabupaten. Jadi dari perjuangan sekian lama hari ini baru dijawab oleh DPR RI Komisi II. Intinya sudah setuju untuk pemekaran Papua Tengah,” jelas Isaias.

Sementara hal tersebut, Bupati Puncak Willem Wandik menjelaskan perjuangan untuk mewujudkan pemekaran Papua Tengah sudah lama dilakukan sehingga usulan tersebut bukan barang baru.

Menurut dirinya, pihaknya telah mengundang akademisi seperti dari Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengkaji proses pemekaran provinsi Papua Tengah.

“Apakah layak atau tidak DPR dukung pemekaran Papua sehingga sesuai dengan keinginan Presiden, Mendagri, sehingga ada satu daerah mau pemekaran dan ada moratorium,” jelasnya.

Sumber: CNNIndonesia