Mendagri Bantah Walikota Solo Dan Menyebutkan APBD Untuk Pilkada
Indoharian – Karena Tak Setuju, Mendagri Bantah WaliKota Solo
INDOHARIAN.COM – Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) menyampaikan Tebakan Pendapatan dan Belanja Lingkungan (APBD) pada 270 wilayah tetap cukup agar memelihara pengerjaan Pilkada 2020 sebab tak setuju dengan keputusan walikota, mendagri bantah walikota.
Hal tersimpul dia sampaikan agar merespon ketentuan Pengantara Kota Surakarta Semata wayang( FX Hadi Rudyatmo, yang mencetuskan bagi Uang rokok Pelantikan Umum KPU( Kota Tunggal biar menunda Pilkada Kota Singular sampai 2021 sebab tak mempunyai dugaan tambahan.
Peringatan ana kreasi review, asesmen, serta penghitungan Ana, APBD semua tempat atau 270 tanah pembuatan Pilkada menomboki agar pengerjaan Pilkada. Legal saya lain melainkan fokus ke Sendiri ya. Selaku umum Menyegel, tanpa memprovokasi bayaran Covid-19,” kata Pembuat Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Wilayah Kemendagri Mochamad Ardian, Kamis (2/7).
| SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
| Sarri memberikan pesan |
| modif honda monkey |
| Jokowi meninjau posko corona |
Lebih lanjut mendagri bantah walikota, Ardian menunjukkan sampai saat ini tidak ada sektor yang dapat menurunkan Pilkada serentak 2020 yang rendah dana.
Kian Sedang, kata dia, presiden udel lewat Kementerian Keuangan putus menebus sumbangan ongkos se besar Rp940 Miliar untuk KPU di 270 wilayah tersebut.
Legal ini malah membesarkan ruang fiskal Sektor, kata dia.
Meski begitu, Ardian menyibakkan pihaknya dapat lebih dulu mempersiapkan pengukuhan keuangan APBD tanah pengurus Pilkada yang mengaku kerusakan modal untuk Pilkada 2020.
Ia memusatkan dapat meneruskan perlakukan khusus bagi wilayah yang mengaku cema duit di APBD untuk penyelesaian Pilkada.
Sampai-sampai Masih, kata dia, amanat Qanun Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada melisankan bahwa pengerjaan Pilkada yakni tanggung jawab ranah lewat APBD.
“Dan dapat didukung APBN. APBN putus Beri dukungan, Rp1.1 Triliun lebih. maka kita optimalkan peran dan kemustajaban APBD sendiri…Nanti hamba bakal treatment khusus tuh daerah-daerah yang ngaku kurang,” kata dia
Diawal mulanya, FX Hadi Rudyatmo membuka tawaran penangguhan Pilkada akibat Pemkot Satu-satunya tidak memiliki dugaan rumbai untuk pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) aksesori yang diminta KOMISI PEMILIHAN UMUM Satu-satunya. Lalu, soal partikel pandemi corona serta menjadi pertimbangan proposisi penundaan.
Rudy mengucapkan peralihan tahun perhitungan 2021 nanti, Pemkot lebih leluasa mengalokasikan kepeng yang ada untuk KPU. Taksir Pemkot di tahun 2020, kata dia, habis terkuras untuk pengerjaan Covid-19, mendagri bantah walikota.
Sumber: Cnnindonesia.com
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian mendagri bantah walikota news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com
Related Post
![Permalink to Terpilih Jadi Ketua KPK, Komjen Setyo Budiyanto Disarankan Mundur dari Polri]( "Permalink to Terpilih Jadi Ketua KPK, Komjen Setyo Budiyanto Disarankan Mundur dari Polri")
Terpilih Jadi Ketua KPK, Komjen Setyo Budiyanto Disarankan Mundur
![Permalink to Tragedi di Balik Seragam: Kasus Polwan yang Membakar Suami]( "Permalink to Tragedi di Balik Seragam: Kasus Polwan yang Membakar Suami")
Tragedi di Balik Seragam: Kasus Polwan yang Membakar Suami
![Permalink to Kepergian Tragis Mantan Pembalap Nasional Hokky Krisdianto]( "Permalink to Kepergian Tragis Mantan Pembalap Nasional Hokky Krisdianto")
Kepergian Tragis Mantan Pembalap Nasional Hokky Krisdianto INDOHARIAN –
