Tito Tegur Anies Karena Lambat Menyusun APBD 2020

Indoharian – Lambat Susun APBD 2020, Tito Tegur Anies Seperti Ini!

INDOHARIAN.COM – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta itu sangat meminta kepada seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang bernama Tito tegur Anies atas kelambatan untuk membahas sususan anggaran penerimaan dan juga belanja daerah (RAPBD) 2020.

Juru Bicara dari PSI Rian Ernest menyebutkan kalau Anies baru saja memulai pembahasan RAPBD akhir Oktober 2019, satu bulan sebelum dari batas waktu yang diatur undang-undang. Padahal biasanya itu, menurut pandangan dari seorang Rian, pembahasan anggaran butuh waktu sekitar tiga bulan.

“Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD, tapi di Gubernur Anies. Kami meminta Mendagri untuk turun tangan memberi ‘kartu kuning’ ke Gubernur Anies karena kelalaian proses penyusunan ini,” ucap seorang Rian lewat pesan singkat, pada hari Selasa (29/10/2019).

Menurut dari Pasal 312 UU Nomor 23 Tahun 2014 masalah Pemerintah Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib meresmikan APBD tahun 2020 yang paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran yang baru, yaitu 30 November 2019.

Tito tegur Anies dan mengatakan jika Pemda tidak bisa meresmikan APBD pada tepat waktu, maka akan diberi sanksi tidak akan mendapat hak keuangan ataupun gaji selama enam bulan.

Selain dari kelambatan tersebut untuk membahas RAPBD, Rian juga mengkritik minimalnya transparansi dalam perancangan anggaran yang dipimpin oleh Gubernur Jakarta yang bernama Anies. Misalnya itu, masalah penurunan anggaran sejumlah Rp6,55 triliun dari Rp95,99 triliun menjadi Rp89,44 triliun tanpa rincian yang sangat jelas.

Partai pemilik delapan kursi di dalam DPRD DKI tersebut sangat menyarankan Kemendagri juga bisa mengingatkan Anies untuk lebih membuka data anggaran ke publik secara jelas.

“Semua proses harus dipublikasi karena ini uang rakyat Jakarta, bukan uang Gubernur atau DPRD. PSI tidak akan menyetujui APBD jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya,” katanya.

Sebelum itu, DPRD DKI dan juga Pemprov DKI baru akan memulai pembahasan Kebijakan Umum dari Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 pada akhir bulan tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif menyebutkan pihak dirinya optimistis pembahaaan akan rampung tepat waktu meski baru dilakukan satu bulan sebelum tenggat waktu.

Tito tegur Anies “30 November selesai ketok palu,” kata Syarif yang kala itu menjabat Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, pada hari Jumat (11/10/2019).

Sumber: CNNIndonesia

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Tito Tegur Anies

« Previous Post

Persebaya Kalah Dari PSS, Gelora Bung Tomo Rusak Parah!

Next Post »

Pungutan Biaya BPJS Naik, Masyarakat Untung Atau Buntung?

Author: TRAVEL

Related Post