Pengamat Politik: Menakar BPIP Yang Tak Memiliki Jaminan Lembaga Tersebut

Indoharian – Menakar BPIP Tentang Gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP

Indoharian – Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang di isi oleh sejumlah tokoh, dipertanyakan oleh sejumlah pihak, Menakar BPIP bahwa tak ada jaminan lembaga itu akan berfungsi maksimal.

Lembaga yang setingkat dengan menteri tersebut semula bernama Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila itu bahkan di nilai tak mampu meredam permasalahan radikalisme yang belakangan marak terjadi.

Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno mengungkapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sejatinya di bentuk lantaran pemerintah khawatir munculnya ideologi tertentu yang bertentangan dengan pancasila.

“Sebenarnya Menakar BPIP itu sangat penting, tapi tak bisa menjawab semua persoalan yang ada, lembaga itu perlu di uji substansi lembaga itu, semangatnya sih oke tapi tak ada jaminan apapun,” ujar Adi.

Keberadaan lembaga itu di kritik lantaran terbitnya Peraturan Presiden 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP.

Di dalam Perpres tersebut mengatur gaji yang di terima oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP yang di jabat oleh Megawati, yaitu sebesar Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran anggota lainnya yang terdiri dari Mahfud MD, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anagguru, Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek menerima gaji sebesar Rp 100.811.000 perbulan.

Meski demikian, Adi menilai tak ada persoalan serius terkait dengan nominal gaji tersebut, menurut Adi penetuan gaji itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo, hanya saja Adi mengakui momentum penerbitan Perpres tersebut di nilai tak tepat mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah.

“Menurut saya tak ada persoalan apapun yang serius terhadap gaji, mau berapa pun nominalnya, tapi jika dilihat dari kondisi ekonomi Indonesia yang kurang stabil, apalagi BPIP belum melakukan apapun,” ujar Adi.

Pendapat yang berbeda dari pengamat politik UI Cecep Hidayat, menurutnya perlu di lihat lagi komponen gaji yang diterima oleh ketua maupun dewan pengarah, penerimaan gaji itu seharusnya sebanding dengan beban kerja di BPIP.

“Penerimaan gaji itu harus di telusuri, apakah komponen itu diluar perjalanan dinas atau sudah termasuk semuanya,” ujar Cecep.

Terlepas dari permasalahan tersebut, Cecep menilai harus Menakar BPIP, hal ini penting sekaligus sebagai bukti bahwa posisi Megawati maupun anggota lainnya di BPIP dan bergaji besar.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate

Alam dan Entertainment News Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Foto Indoharian kesehatan Menakar BPIP Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Ulasan Teknologi Video

« Previous Post

Beginilah Kepanikan Penumpang Pesawat Lion Air!!

Next Post »

Ini Hukuman Bagi Pelaku Candaan Bom

Author: TRAVEL

Related Post