Ngabalin Soal Perppu KPK Dan Mahasiswa Mengancam “Kalau Tanggal 14 Oktober Perppu Belum Diumumkan, Mahasiswa Akan Melakukan Aksi Demo Besar-besaran”

Indoharian – Ngabalin Soal Perppu KPK: Jangan Ancam Jokowi, Itu Presiden!

INDOHARIAN.COM – Seorang tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang bernama Ali Mochtar Ngabalin soal Perppu KPK dan juga sangat meminta supaya para mahasiswa tidak menekan dan juga mengancam seorang Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK.

Perkataan tersebut menanggapi desakan mahasiswa supaya Jokowi menerbitkan Perppu KPK tanggal sebelum 14 Oktober. Apabila Jokowi tidak menerbitkan Perppu, mahasiswa akan segera mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

Ngabalin soal Perppu KPK dan mengatakan, tekanan ataupun ancaman yang telah disampaikan oleh seorang mahasiswa kepada Pemerintah tersebut tidak bagus, apalagi disampaikan langsung oleh kalangan intelektual muda.

“Jangan membiasakan diri melakukan tekanan. Mengancam itu tidak bagus. Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam itu tidak bagus,” ucap seorang Ngabalin di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (4/10/2019).

Lagipula, ucap seorang Ngabalin, Perppu merupakan hak subjektif Presiden. Tidak ada satu pun yang berhak menekan ataupun mengancam presiden.

Menurut dirinya, sebagai generasi baru yang berasal dari kalangan intelektual seharusnya itu mahasiswa berdiskusi dengan menggunakan nalar dan juga pemikiran yang sangat terbuka.

“Gunakan narasi-narasi yang bagus. Ruang-ruang diskusinya pakai pikir dan hati. Karena yang sedang dipikirkan itu adalah masa depan bangsa dan negara,” ucap seorang Ngabalin.

Terkait ancaman aksi yang lebih besar lagi, Ngabalin mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan karena mahasiswa tidak hanya mengembann namanya sendiri tetapi juga mengemban nama bangsa dalam reformasi ini.

“Saya mau bilang, sebagai masyarakat terpelajar intelektual, generasi baru, bagusnya tidak main-main ancam. Ini kepentingan bangsa negara. Mahasiswa punya satu nama kehormatan besar dalam reformasi,” ucap dirinya.

Ngabalin juga memastikan hingga saat sekarang ini penerbitan Perppu KPK belum diputuskan. Karena ucap dirinya, hal tersebut sepenuhnya ialah kewenangan dari presiden.

Ngabalin soal Perppu KPK “Belum ada. Hal tersebut kewenangan presiden, presiden yang punya kewenangan untuk menilai hal Ikhwal dalam hal kegentingan, tidak ada satu orang pun yang bisa menilai, setelah Allah, Jokowi yang kedua,” ucap dia.

Sumber: CNNIndonesia

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Ngabalin soal Perppu KPK Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Jokowi 50 Muslim Berpengaruh Dunia, Bukti Kuat Berpolitik!

Next Post »

Prabowo Siap Gabung Jokowi Jika Diberi Jabatan Menhan

Author: TRAVEL

Related Post