Pilkada Mahal, ICW Tantang Tito Reformasi Sistem Parpol

ICW Tantang Tito Karnavian Evaluasi Reformasi Partai Politik Sebelum Wacanakan Evaluasi Pilkada

Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, ICW Tantang Tito

Indoharian – Pilkada Mahal, ICW Tantang Tito Reformasi Sistem Parpol

INDOHARIAN.COM – ICW tantang Tito. Indonesia Corruption Watch (ICW) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memiliki tujuan mengevaluasi Pilkada.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menantang Tito untuk mereformasi partai politik terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi tersebut. Tanpa pembenahan dari partai, menurut Donal, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal.

“ICW tantang Tito untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada,” jelas Donal melalui keterangan tertulis, pada hari Selasa (19/11).\

Donal menambahkan inisiatif pembenahan untuk partai secara kolektif justru sering didorong oleh masyarakat sipil seperti ICW dan juga Perludem. Menurutnya, belum ada respons konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti konsep pembenahan partai politik agar menjadi demokratis, modern dan juga akuntabel.

Inisiatif yang dimaksud tertuang dalam draf RUU Partai Politik yang telah diserahkan kepada pihak ICW ke Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2016. Aturan perubahan tersebut berisikan seputar pembenahan partai politik, di antaranya terkait rekrutmen partai politik, mekanisme keputusan partai politik dalam pencalonan jabatan, sampai anggaran partai politik.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

PKS hujat Prabowo

Elite PKS tuntut Jokowi

Novel Polisikan Kader PDIP

“Hanya saja memang tidak ada follow up-nya selama ini. Seolah-olah takut untuk bicara soal reformasi kepartaian parpol tersebut akan mengganggu elite-elite dari parpol. Jadi, hal tersebut yang kemudian menjadi benturan selama ini,” jelas Donal.

Sebelumnya Tito mengusulkan evaluasi terhadap proses pilkada langsung. Menurutnya, evaluasi bukan sebuah hal yang haram karena di setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan bangsa membutuhkan evaluasi.

Tito pun juga mengimbau agar institusi sipil seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Menurut dirinya, solusi untuk mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan Pilkada harus ditemukan agar tidak ada lagi kepala daerah yang tertangkap karena terlibat pidana korupsi.

Dirinya menjelaskan evaluasi harus dilakukan lewat kajian empiris ataupun berdasarkan pelaksanaan yang telah dilakukan selama ini untuk mengetahui dampak positif dan juga negatif. Ditambah kajian akademik yang merujuk kepada data.

“Kenapa kajian akademik, karena memiliki metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya data-data kuantitatif, data kualitatif, data gabungan kualitatif dan juga kuantitatif,” jelas Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin (18/11).

Tito juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung baik karena melibatkan partisipasi publik. Namun, pilkada langsung juga memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat Indonesia.

Donal beranggapan pernyataan mantan Kapolri tersebut cenderung menyalahkan publik.

“Kalau ditarik dengan kaitan pilkada seolah-olah kalau saya lihat kan pernyataan tersebut hanya menyalahkan publik saja. Padahal akarnya di partai politik,” sebutnya ICW tantang Tito.

Sumber : CNNIndonesia