Prabowo Sindir Jatah Menteri, Ini Komentar Demokrat

Prabowo Sindir Jatah Menteri Yang Ternyata Itu Tidak Benar Justru Prabowo Akan Membagi Jatah Menteri Jika Kubunya Menang

Alam dan Entertainment News, Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Foto, Indoharian, kesehatan, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Ulasan Teknologi, Video, news, kesehatan, teknologi, kriminal, wisata, olahraga, otomotif, aktor, aktris, kuliner

Indoharian – Prabowo Sindir Jatah Menteri, Ini Komentar Demokrat

Indoharian – Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo bicara soal kesepakatan dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional terkait Prabowo Sindir Jatah Menteri seandainya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang Pilpres 2019.

Hashim mengatakan PAN akan mendapat tujuh kursi dan PKS enam kursi. Jatah partai lainnya masih dalam tahap diskusi.

Pernyataan itu menimbulkan kontroversi lantaran diumumkan dua minggu sebelum hari pemungutan suara. PKS enggan menanggapi isu tersebut. Partai Demokrat pun angkat suara dengan mengklaim punya delapan jatah kursi.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno soal kabar bagi-bagi jabatan itu tidak elok diperbincangkan sebelum ada hasil Pilpres 2019.

Ia menilai hal ini justru akan menimbulkan sentimen negatif pada kubu Prabowo-Sandiaga karena semakin menguatkan citra politik transaksional di BPN.

Politik transaksional atau politik dagang sapi ini, kata Adi, memiliki stigma buruk di masyarakat dan justru akan menimbulkan pandangan negatif.

“Saya melihat ada sentimen negatif karena dari dulu kita kutuk politik dagang sapi yang cukup mengemuka mulai zamannya Orde Baru,” kata Adi, Selasa (2/4).

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya

Jokowi Pamer Radar, Prabowo Sindir Pertahanan RI Lemah

Retorika Debat Prabowo, Jokowi Terkesan Normatif

Takut Kalah, Jokowi Ngemis Dukungan Kapolsek

Pernyataan soal Prabowo Sindir Jatah Menteri ini juga berpotensi menutup sumber dukungan baru terhadap BPN. Adi berkata dengan pembagian yang hampir mati tersebut, pihak lain yang ingin mendukung akan cenderung enggan dan mengurungkan niatnya.

“Mereka yang belum menentukan pilihan dan berharap jadi menteri itu, ya seakan pintunya sudah tertutup rapat. Hampir semua pos menteri disapu bersih,” kata Adi.

Terlepas dari efek negatif itu, Adi mengatakan tujuan BPN mengemukakan isu bagi-bagi jabatan ke publik untuk mengkonsolidasikan kekuatan pendukung Prabowo-Sandiaga.

Adi berkata dengan diberikan kepastian menduduki jabatan menteri, PKS dan PAN akan semakin habis-habisan dalam memenangkan mantan Danjen Kopassus dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ke kursi RI 1 dan RI 2.

“Penyebutan jatah kursi seakan ada kesan memastikan parpol pengusung soal jatah kursi jadi tak ada alasan PKS, PAN, Demokrat tidak all out memenangkan 02. Artinya biar tidak ada simpang siur soal konsesi politik di tubuh BPN,” kata Adi.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego meyakini kubu Prabowo-Sandiaga punya pertimbangan rasional untuk mempublikasikan jatah menteri di tubuh BPN.

Menurutnya, mempublikasikan jatah menteri berfungsi sebagai penyemangat yang efektif bagi parpol-parpol pendukung Prabowo.

“Orang-orang yang disebut dianggap punya pengikut pemilih sehingga kalau diambil A, pengikutnya banyak menguntungkan,” katanya.

Hanya saja hal ini justru menimbulkan masalah baru. Indria mengatakan pernyataan soal bagi-bagi jatah kursi ini bisa menimbulkan perpecahan di tubuh koalisi.

Dia beralasan masih ada partai-partai lain seperti Berkarya yang belum diketahui mendapatkan berapa jatah menteri.

“Bagaimana yang tidak disebut sehingga partai bisa terpecah karena kepentingan dari orang-orang parpol yang sudah terakomodasi dan belum tentu berbeda,” katanya Prabowo Sindir Jatah Menteri.

Sumber : Indoharian | Berita Harian Indonesia Terbaru dan Terupdate