Sri Mulyani Sentil APBD Nggak Sinkron dengan APBN

Sri Mulyani Sentil APBD Dan APBN Pusat Dan Daerah

INDOHARIAN – Jakarta, Sri Mulyani Sentil APBD Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa perencanaan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah disebut sering tidak selaras. Padahal, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran pembangunan daerah (APBD) adalah salah satu syarat untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah fakta-faktanya.

1. Singgung Harmonisasi APBN-APBD
Awalnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta, Selasa (3/10/2023), Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN dan APBD sering tidak berjalan sinkron dan optimal.

Oleh sebab itu dari aspek legislatif, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah telah menyelesaikan undang-undang agar koordinasi pemerintah pusat dan daerah optimal dari sisi kebijakan fiskal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sri Mulyani Sentil APBD Peraturan itu bertujuan menciptakan harmoni antara APBN dan APBD, serta meningkatkan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah.

2. APBD Masih Dapat Dana Dari APBN
Selain itu, data di awal rapat yang menampilkan bahwa digitalisasi PAD pemerintah daerah meningkat hanya sebagian kecil dari fakta lain.
Mayoritas APBD, ucap Sri Mulyani Indrawati, sebagian besar diperoleh dari dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Daerah dari APBN.

“Tapi yang sebenarnya lebih powerful adalah keseluruhan APBD yang sebagian besar dananya didapatkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Daerah dari APBN,” sambung Sri Mulyani Indrawati.

3. Penghambat Digitalisasi APBD
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia,(Sri Mulyani Indrawati) mengatakan digitalisasi diperlukan agar realisasi APBD berjalan optimal. Salah satu pilarnya adalah membentuk sinergi badan atau bagan akun standar(BAS) serta memanfaatkan pengguna digital bersama Kementerian Dalam Negeri.

Namun, jika tiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki kodifikasi atau coding yang berbeda-beda, Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu tidak berdampak secara nasional.

“jika kode antara kabupaten 1 dan kabupaten 2, serta provinsi 2 dan provinsi 3 menggunakan kode yang berbeda, maka tidak bisa disinkronisasikan serta dampak dan manfaatnya secara lebih luas dan lebih tinggi,” jelas Sri Mulyani Indrawati

Oleh sebab itu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kemendagri, Kemenkeu, dan pemerintah daerah saat ini terus bahu membahu membangun BAS. BAS adalah syarat penting untuk membuat anggaran lebih berarti.

Selain itu, Sri Mulyani Indrawati turut menuturkan bahwa sinergi BAS Sri Mulyani Sentil APBD juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara “Baik itu mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan,” jelas Sri Mulyani Indrawati

Sumber : Detik

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.comBerita Dunia Terbaru

« Previous Post

NasDem Tak Khawatir Elektabilitas Anies Merosot

Next Post »

Logistik Tiba Beragam Persiapan MotoGP Mandalika

Author: indo

Related Post