Bea Balik Nama Dan Pajak Progresif Akan Dihapus

Bea Balik Nama Dan Pajak Progresif Akan Dihapus

IndoHarian – Bea Balik Nama II (BBN II) dan Pajak Progresif Akan Dihapus kini sedang menjadi sebuah usulan. Jadi nantinya bila kendaraan tersebut berganti kepemilikan maka tidak perlu lagi untuk mengurus balik nama, melainkan nantinya hanya tinggal melapor saja.

Tarif Bea Balik Nama kendaraan bekas memang disebut-sebut kini menjadi biang kerok dari masyarakat yang masih enggan untuk membayar pajak kendaraan miliknya. Yang sudah-sudah, tarif bea balik nama disebut sebut bahkan lebih mahal dari pajak kendaraan itu sendiri.

Alhasil mereka yang sudah membeli sebuah kendaraan bekas biasanya akan ogah untuk melakukan balik nama. Sementara bila kendaraan tersebut belum melakukan balik nama, dimana tidak semua pemilik kendaraan lama ingin meminjamkan identitas untuk melakukan perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan tersebut. Untuk itu, pihak kepolisian pun kini sedang mengusulkan agar BBN II sekaligus Pajak Progresif Akan Dihapus. Kalaupun nantinya pindah kepemilikan, maka masyarakat nanti hanya perlu melapor saja tanpa dikenakan biaya sepeserpun.

Jadi masyarakat nantinya tidak perlu ragu-ragu untuk balik nama, setiap pindah kepemilikan, balik nama lapor, toh hanya nol biayanya. Jelas Kakorlantas Irjen Pol Firman Shantyabudi.

Tidak cuma itu, Firman juga menyoroti soal masalah yang biasanya kerap dialami oleh pemerintah daerah (Pemda) karena banyak kendaraan kini beroperasi di luar daerah yang bersangkutan.

Kendaraan-kendaraan baru itu nanti pasti banyak yang datang dari luar kota sehingga rasanya tidak fair ya mereka kan operasional di sana tapi menggunakan kendaraan tersebut namun bayarnya di tempat lain. Kata Firman.

Oleh karena itu, Firman berharap nantinya pengurangan beban dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan juga Pajak Progresif Akan Dihapus ini bisa meringankan beban masyarakat.

Dengan begitu, nantinya permasalahan mengenai ketidaksesuaian data bisa segera teratasi dengan baik apabila nanti para masyarakat bisa betul-betul sadar untuk membayar pajaknya. Persoalan surat konfirmasi tilang yang salah sasaran pun nantinya tidak akan terjadi lagi apabila data yang dimiliki kepolisian sudah valid.

Kita berharap juga adanya pemasukan negara dari pajak yang diperoleh nanti, tapi negara juga akan memiliki data yang valid. Pungkas Firman.

Sumber: Detik.com

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Cak Imin: Koalisi PKB Gerindra Bubar Jika Prabowo Gandeng Ganjar

Next Post »

Anies Baswedan: Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

Author: indo

Related Post