Gerindra Mendekat ke Jokowi, DPR Terancam Jadi “Tukang Stempel”
INDOHARIAN.COM – Direktur dari Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang bernama Made Leo menilai DPR hanya akan jadi ‘tukang stempel’ atas kebijakan pemerintah jika seorang Partai Gerindra mendekat ke Jokowi dan akan menjadi salah satu parpol yang mendukung Jokowi.
“Saya sangat khawatir daya kritis mereka akan berkurang, kembali seperti masa orde baru di mana DPR hanya akan menjadi lembaga stempel, sekadar menyetujui kemauan presiden,” kata seorang Made Leo di tengah diskusi mengenai ‘Wajah Anggota DPR Baru’ di kantor Formappi, Jakarta, pada hari Senin (14/10/2019).
Diketahui lagi, sejauh itu baru salah satu parpol yang konkret menyebutkan sebagai oposisi, yaitu PKS. Sejumlah parpol yang berlawanan dengan seorang Jokowi di Pemilu 2019 masih melakukan manuver, termasuk Partai Gerindra mendekat ke Jokowi, PAN, dan juga Partai Demokrat.
“Mudah-mudahan isu Gerindra akan merapat ke pemerintah itu hanya merupakan isu. Sehingga masih akan ada oposisi yang bersuara yang bukan hanya berbeda tapi memberikan perimbangan kritis terhadap pemerintah,” ujar Made.
SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
Zulkifli temui Jokowi |
Prabowo Bertemu Surya Paloh |
Surya Paloh temui Prabowo |
Dirinya juga menyebutkan kalau Partai Gerindra akan ganti rugi jika bergabung ke dalam koalisi pendukung Pemerintah. Masalahnya, konstituen akan melihat inkonsistensi sifat mereka.
“Kalau mereka bisa menjadi penyelaras dan penjaga rakyat agar pemerintah tidak semena-mena, kalau seperti itu, mereka akan diberi reward saat Pemilu. Tapi kalau seandainya seorang partai Gerindra memilih pragmatisme, maka juga akan diberikan punishment di Pemilu berikutnya,” kata seornag Made Leo.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas menilai sangat wajar kalau memang Partai Gerindra mengambil sikap pragmatis. Masalahnya, demokrasi Indonesia juga belum matang dan masih mendasarkan sikap pada kepentingan kelompok elite.
“Apa yang dilakukan pemerintah dan DPR saat ini–misalnya perubahan UU MD3 untuk mengakomodasi representasi Parpol di Pimpinan MPR–menunjukkan oligarki itu disepakati bareng-bareng. Artinya ‘gotong royong’ itu diterima oleh rule of the game dalam demokrasi kita. Apakah itu buruk? Iya. Tapi itulah kenyataan saat ini,” ucap seorang Sirajuddin.
“Kalau kita berharap demokrasi itu akan ideal, itu mimpi. Kalau saat ini kalau demokrasi kita masih dikuasai oligarki. Maka pada saat yang sama, institusi demokrasi kita juga dikuasi oligarki,” katanya.
Sebelum itu, Ketua Umum dari Partai Gerindra yang bernama Prabowo Subianto diketahui juga akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada pada hari Jumat (11/10/2019). Keduanya itu mengaku berbicara masalah kan Gerindra bergabung ke koalisi pemerintahan.
Ketua DPR Puan Maharani sempat mengatakan kalau Gerindra mendekat ke Jokowi dan pihaknya tiak akan sekadar jadi ‘tukan stempel’ kebijakan pemerintah.
Sumber: CNNIndonesia
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Gerindra mendekat ke Jokowi Indoharian news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com