Masinton Ditegur DPP PDIP Dan Di Laporkan Ke Badan Kehormatan PDI
IndoHarian – Masinton Ditegur DPP PDIP, DPP PDI Perjuangan kini akan mengeluarkan surat teguran terhadap anggota Fraksi PDI DPR RI yakni Masinton Pasaribu karena berbicara ke publik terkait dengan peluang kerja sama antara partai tersebut dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yakni Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di kota Jakarta, Sabtu (25/6/2022), mengungkapkan , Masinton sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDI Perjuangan dan bakal mendapatkan teguran lantaran sudah lancang berbicara terkait dengan konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
Saya sudah koordinasi dengan pihak Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat sebuah teguran lisan, dan sekarang bakal diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai,” ucap dari Hasto di Jakarta, Sabtu.
Masinton Ditegur DPP PDIP Sebelumnya, Masinton pun sempat mengatakan pernyataan dari Hasto Kristiyanto, yang menyebut kecil kemungkinan PDI dari Perjuangan bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat guna kepentingan Pilpres 2024, sebagai sebuah pernyataan pribadi Hasto. Menanggapi pernyataan dari Masinton itu, Hasto juga menegaskan anggota PDI Perjuangan musti berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.
Setiap anggota partai itu musti untuk berbicara sesuai dengan ruang lingkup,” tegasnya.
Hasto pun kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDI Perjuangan guna membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan untuk melihat seluruh kebijakan. Sehingga, itu merupakan sebuah hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun sebuah kerja sama, ada yang berbeda,” katanya.
Guna untuk memahami sikap politik PDI Perjuangan terkait dengan koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku untuk menghormati posisi kedua partai dari itu yang berada di luar pemerintahan. Dalam Rapimnas PKS, lanjut dari Hasto, banyak sekali kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.
PDI Perjuangan bisa memahami hal itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang dapat berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari checks and balances. Kurang elok saja bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI Perjuangan), kami gak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga gak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat yang bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu pada penggalangan,” jelasnya.
Namun demikian, politikus asal dari Yogyakarta itu pun mengatakan pihaknya menghormati ideologi PKS sebagai salah satu pihak yang berada di luar pemerintahan. Jadi, selain dari perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; namun saja untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, juga aspek historis, ada hal yang memang sangat berbeda,” tambahnya.
Begitu juga yang terkait dengan Partai Demokrat, dirinya mengatakan aspek historis antara PDI Perjuangan dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan oleh proses rasionalisasi. Namun, dia pun menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan juga sangat tak sejalan dengan fundamental PDI Perjuangan.
Dalam disertasi saya pun juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang sudah digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,” ucapnya.
Masinton Ditegur DPP PDIP Dalam politik, lanjutnya, kerja sama tersebut menjadi hal penting, namun musti melihat ideologi, platform, dan kesejarahan. “Jadi, sikap dari PDI Perjuangan saat bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan tersebut pun dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; namun saja terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, juga perbedaan skala prioritas,” tutur dari Hasto.
Sumber : Republika.com
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com