Wacana Tap MPR Sebagai Dasar Pemindahan Ibu Kota Dianggap Konyol
Indoharian – Pakar: Wacana Tap MPR Untuk Ibu Kota Baru Itu GOBLOK!!
INDOHARIAN.COM – Usulan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet untuk menggunakan ketetapan Wacana Tap MPR sebagai dasar pemindahan ibu kota dianggap konyol atau bodoh karena tidak memungkinkan secara perundangan.
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Tap MPR yang sifatnya regulasi untuk mengatur secara umum tak lagi dibolehkan, termasuk dalam hal pemindahan ibu kota.
“Apalagi menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR baru tidak boleh lagi dibentuk kecuali untuk keperluan internal MPR. Itu sebabnya Wacana Tap MPR soal Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak lah pas,” jelas Andalas, pada hari Kamis (19/12).
Feri menyarankan IKN cukup diatur dalam UU. Menurutnya, penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota pun diatur dalam UU. Maka, penggantinya pun harus diatur dalam UU.
Terlebih, jika terjadi keadaan sudah mulai darurat maka pengalihan ibukota dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Penganti UU (Perppu) yang kedudukannya setara UU.
| SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
| Adian Kolaps Di Pesawat |
| Jokowi Perihal Jiwasraya |
| Haddad Alwi Diusir |
“Jika ditentukan dengan TAP MPR, maka jika terjadi keadaan darurat tidak mungkin menunggu MPR bersidang dulu untuk mengeluarkan (TAP MPR). Makanya pendapat Bamsoet itu konyol atau bodoh!,” cetus Feri.
Senada, Analis Hukum Tata Negara dan Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim, menyebut pengaturan ibu kota negara lewat TAP MPR sebagai “sebuah kerancuan ketatanegaraan”.
Sebabnya, TAP MPR memang diakui kedudukannya dalam UU Pembentukan Peraturan Perundangan dan kedudukannya di atas UU dan di bawah UUD 1945. Di sisi lain, TAP MPR bentuknya bukan perundangan yang sifatnya mengatur, tetapi ketetapan yang bersifat internal.
Sebelumnya, Bamsoet menyarankan rencana pemindahan ibu kota diatur lewat Ketetapan MPR agar tidak mudah dibatalkan di kemudian hari. Ia juga menyebut TAP MPR punya kedudukan lebih tinggi dari UU dan Perppu.
“Dalam hal pemindahan ibu kota, ya tidak lain cara yang bagus adalah memberikan baju hukum pemindahan tersebut dalam bentuk Wacana Tap MPR,” jelas Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/12).
Sumber: Suara
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Wacana Tap MPR
Related Post
![Permalink to Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal]( "Permalink to Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal")
Indoharian – Informasi Terkini Serangan Mendadak Rudal Israeal Serangan
![Permalink to Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS]( "Permalink to Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS")
Indoharian – Rencana Serangan Balasan Israel Tanpa AS AS
![Permalink to Tindakan Israel Setelah diserang 300 Rudal]( "Permalink to Tindakan Israel Setelah diserang 300 Rudal")
Indoharian – Tindakan Israel Setelah diserang 300 Drone dan
