Tito Karnavian Tolak FPI Karena Visi Dan Misi NKRI Bersyariah
INDOHARIAN.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Tolak FPI karena visi dan misi Front Pembela Islam (FPI) sebagaimana yang tertuang di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi kemasyarakatan tersebut masih menjadi masalah dalam proses perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Tito mengatakan syarat perpanjangan izin FPI terkait visi misi ormas ini masih di kaji oleh Kementerian Agama (Kemenag), terlepas dari itu, FPI sudah membuat surat mengenai kesetiaan terhadap negara dan Pancasila yang ditandatangani di atas materai.
“Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kemenag. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas materai mengenai kesetiaan atau pernyataab terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART (poin visi dan misi).”kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompelks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/11).
Dia menerangkan, visi dan misi FPI tersebut masih menjadi masalah karena menuliskan penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad.
Menurutnya, hal ini menjadi poin yang tengah didalami oleh Kemenag karena memunculkan beragam pertanyaan dan terkesan menggunakan bahasa yang kabur.
SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
Anies Janji Unggah RAPBD |
Jokowi Beri Grasi Annas |
Anies Jadi Ketum APPSI |
“Ini yang sedang didalami lagi Kemenag karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya,” ucap mantan Kapolri tersebut.
Tito menjelaskan bahwa kalimat yang menyebutkan penerapan Islam kafah bagus secara teori teologi. Namun, menurutnya, beberapa waktu lalu sempat muncul istilah yang disampaikan oleh FPI sendiri yang menyatakan NKRI bersyariah.
Menurutnya, pernyataan FPI tersebut pun menjadi pertanyaan apakah prinsip syariah yang disuarakan tersebut seperti yang diterapkan di Provinsi Aceh.
“Kata-kata mengenai penerapan Islam secara kafah ini teori teologinya bagus. Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI menjelaskan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang berada di Aceh, apakah seperti itu?” tanya Tito.
Tito menganggap istilah khilafah merupakan sebuah kata yang sangat sensitif. Menurutnya, bila hal tersebut berkaitan dengan sistem negara maka akan bertentangan dengan prinsip NKRI.
Selanjutnya terkait kalimat yang menyebutkan melalui pelaksanaan dakwah dan penegakan hisbah. Tito Karnavian Tolak FPI dan menganggap hal ini perlu diklarifikasi karena pemahaman hisbah ini terkadang dilakukan di lapangan dengan cara-cara melakukan penegakan hukum sendiri, seperti aksi razia atau sweeping yang kerap dilakukan jelang hari raya Natal.
“Dulu pernah menjelang Natal, sweeping atribut Natal. Pernah, kemudian ada macam-macam, kemudian perusakan tempat hiburan, dan juga yang lain-lain dalam rangka penegakan hisbah. Ini perlu diklarifikasi karena kalau itu dilakukan bertentangan sistem hukum Indonesia,” jelasnya.
Pun begitu, katanya, terkait kalimat yang menyebutkan pengawalan jihad. Tito menganggap bahwa hal tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut.
“Ini sekarang sedang jadi kajian oleh Kemenag yang lebih memahami tentang apa terminolohi keagamaan tersebut. Jadi sifatnya sekarang di sana di Kemenag untuk membangun dialog dengan FPI,” ucap Tito Karnavian Tolak FPI.
Sumber: CNNIndonesia
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com Tito Karnavian Tolak FPI