Anies Baswedan Mengkritik Pemerintah Soal Pengadaan Toa Banjir Dengan Harga Rp4M Di Batalkan

Indoharian – Tidak Becus! Anies Baswedan Mengkritik Pemerintah Soal Ini

INDOHARIAN.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan agar tak lagi untuk menjalankan program pengadaan pelantang suara atau toa menjadi salah satu program early warning dalam system bencana banjir di Jakarta, terkait hal tersebut Anies Baswedan mengkritik pemerintah.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik pemerintah, peringatan saat ini banjir di Jakarta melalui toa tak efektif.

Kendati dengan demikian, Kepala Pusat Data serta Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Muhammad Insaf menyatakan pembatalan program tersebut bukan sebab teguran Anies. Tetapi, terdapat realokasi anggaran dalam penanganan wabah Virus Corona (Covid-19).

”Program pengadaan alat peringatan saat ini, toa saat ini telah dibatalkan. Hal tersebut sebab terjadi refocusing anggaran dalam pengalihan dalam penanganan Covid-19,” terang Insaf ketika dihubungi pada hari Senin (10/8).

Insaf menyatakan, dari hasil evaluasi, program toa menjadi peringatan saat ini banjir tak berjalan efektif. Pihaknya bisa mengkaji lebih lanjut tentang rencana ke depan agar menggantikan toa menjadi peringatan dini banjir.

”Pada hasil evaluasi program tersebut tak berjalan efektif serta bukan early warning system, sebab sistem tersebut seharusnya berisi informasi yang jelas seputar peringatan saat banjir,” tegasnya.

Seperti yang diketahui, pada awal tahun tersebut Pemprov DKI berencana menambah enam set disaster warning system agar dapat peringatan dini bencana pada tahun tersebut. Pembelian enam set DWS tersebut untuk melengkapi 14 set DWS yang telah terdapat sebelumnya.

Pada awal tahun, Pemprov DKI juga menganggarkan peringatan bencana dalam tahun ini sebesar Rp4.362.501.441 (Rp4,3 miliar), berdasarkan penelusuran.

Angka Rp4,3 miliar tersebut masuk pada Program Pengelolaan Risiko Bencana. Di dalamnya terdiri dari kegiatan Pemeliharaan serta Pengembangan Pusat Data serta juga untuk Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos serta Call Center 112).

Sebelumnya, Anies pada rapat pengendalian banjir yang diunggah di akun Pemprov DKI pada chanel Youtube menegur anak buahnya tentang pemilihan toa menjadi alat peringatan dini banjir di Jakarta. Menurut dia, toa bukan early warning system.

”Ini bukan early warning system, ini toa,” cetus Anies pada video yang telah diunggah pada hari Jumat (6/8).

Pada rapat itu diketahui bahwa Jakarta mempunyai 24 Disaster Early Warning System (DEWS) pada 14 kelurahan di Jakarta. Alat itu adalah hibah dari Jepang.

Tetapi, menurut Anies, alat itu tak relevan dipakai di Jakarta sebab Jepang menggunakan itu menjadi peringatan dini tsunami.

Padahal, pada awal tahun saat terjadi banjir pada Jakarta, Anies Baswedan mengkritik pemerintah serta sempat meminta petugas kelurahan agar keliling kampung memakai toa atau pelantang suara menjadi bentuk sistem peringatan dini bencana.

Sumber: Cnnindonesia.com

Anies Baswedan Mengkritik Pemerintah Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Miris! Covid-19 Terus Meningkat, Gedung DPRD Beraktivitas

Next Post »

Gunung Sinabung Meletus, Ini Kata Warga Yang Terdampak

Author: TRAVEL

Related Post