Anies Soal Penolakan PKS, Anies: Tugas Saya Urusi Jakarta!

521 views
Luwakpoker

Anies Baswedan Menanggapi Soal Penolakan PKS Terhadap Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur

Berita Dunia Terbaru, Berita hari ini, Berita Indonesia Terbaru, Berita Terkini, berita terupdate, Indoharian, news, Politik, Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com, Anies Soal Penolakan PKS

Anies Soal Penolakan PKS, Anies: Tugas Saya Urusi Jakarta!

Indoharian.com – Fraksi PKS DPR menolak perencanaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) sebab dinilai tidak komprehensif. Berikut Tanggapan Gubernur Anies soal penolakan PKS terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim oleh pemerintah pusat.

“Gini, tugas saya mengurusi Jakarta. Status Jakarta sebagai ibu kota atau tidak adalah keputusan pemerintah pusat. Jadi keputusan tentang ibu kota itu bukan di pemprov,” ucap Anies seusai acara peresmian Bedah 1.000 PAUD di PAUD Setya Bakti, Jalan Karya Bakti 3 RT 003/011, Pondok Kopi, Jakarta Timur,pada hari Sabtu (28/9/2019).

“Kami bertanggung jawab untuk Jakarta. Pemerintah pusat yang menentukan status sebuah daerah sebagai ibu kota atau tidak,” lanjutnya menjelaskan.

Anies katakan bahwa sempat diundang oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR mengenail rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Dia katakan bahwa dalam forum itu, dia katakan meminta pemerintah pusat tetap berkomitmen tentang rencana tata ruang di Jakarta.

Salah satu hal yang dibicarakan didalam yakni mengenai pengelolaan air untuk pengendalian banjir. Sebab pengendalian banjir melibatkan daerah sekitar Jakarta.

“Tiga hari lalu saya ke DPR, diundang Pansus Ibu Kota dan saya katakan bagi kami di Jakarta yang penting adalah komitmen pemerintah pusat di dalam pembangunan-pembangunan kawasan Jakarta, bukan hanya Jakarta, karena kalau menyangkut air sampai keluar, itu tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Sebelumnya juga telah diberitakan bahwa, Fraksi PKS DPR RI menolak rencana pemerintahan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena kajian tentang pemindahan ibu kota negara dinilai tak komprehensif. Fraksi PKS bakal menyampaikan pandangan terhadap rencana pemindahan ibu kota dan akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR tepat pada tanggal 30 September ini.

“(PKS) Menolak (pemindahan ibu kota),” ucap Anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera, pada hari Jumat (27/9/2019) lalu.

Fraksi PKS sendiri telah memiliki delapan catatan mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Berikut catatan Fraksi PKS sehingga menuai tanggapan Anies Soal Penolakan PKS.

SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya
Yasonna soal Perppu KPK
kematian dua mahasiswa Kendari
keanehan demo mahasiswa

1. PKS menilai bahwa kajian pemindahan ibukota negara tidak didasarkan atas dokumen perencanaan. Sebab, masih belum ada Perpres mengenai RPJMN 2020-2024 yang didalamnya tertuang rencana pemindahan ibu kota negara.

2. PKS memandang dasar penentuan lokasi ibu kota negara yang baru masih dangkat dan sempit. Dangkal sebab data dan kajian yang disajikan tidak memuat hitungan detail serta analisis yang mendalam berdasarkan dari berbagai teori pemindahan ibu kota.

Sempit sebab perspektif yang lebih mengemuka adalah dari sisi ekonomi, sementara dari perspektif politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan tidak banyak disinggung.

3. Terdapat potensi permasalahan terkait pemindahan ASN ke lokasi ibu kota yang baru. Karena kepindahan ASN akan diikuti oleh kepindahan keluarganya yang notabene akan membutuhkan fasilitas-fasilitas kehidupan, seperti hunian, sekolah, rumah sakit, dan seterusnya.

4. Biaya perpindahan ibu kota Rp 466 triliun. Meskipun hanya sebesar 19 persen dari Rp 466 triliun yang menggunakan APBN, PKS menilai akan berdampak pada keuangan negara yang masih mengalami beberapa persoalan, diantaranya realisasi penerimaan negara sangat rendah dan belanja negara terus melonjak.

Lalu juga PKS menilai bahwa proyek pemindahan ibu kota bukan merupakan proyek yang menguntungkan, tidak cocok untuk skema kerja sama antara pemerintah dan BUMN (KPBU).

5. Dari aspek distribusi PDB tahun 2018 menurut pulau (%) yang sebagian besar di Jawa, terutama di DKI (17,3%). Kalimantan hanya menyumbang 4,26%. Pola yang demikian telah terjadi sejak lama. Pemerintah ibu kota negara baru sulit menyeimbangkan kontribusi per provinsi, sebab stimulan ekonominya berbeda.

Sumber : detik

Anies Soal Penolakan PKS Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik

Author: 
    author

    Related Post

    Leave a reply