Lulung Tuntut Jokowi Untuk Mengurus Iuran BPJS  Dari Pada Membuang Anggaran Untuk Menggaji Pengangguran

Indoharian – Lulung Tuntut Jokowi: Urus BPJS Kau Dulu, Bukan Urus Prakerja

INDOHARIAN.COM – Ketua DPP PAN Abraham Lunggana alias Lulung tuntut Jokowi untuk memprioritaskan penggunaan dana Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara (APBN) untuk menambah anggaran BPJS Kesehatan.

Menurut dirinya, hal tersebut lebih penting daripada membuang anggaran untuk ‘menggaji’ pengangguran melalui program kartu Prakerja yang mulai dijalankan pada tahun 2020.

Dirinya lantas mempertanyakan langkah Jokowi yang dianggap membuang banyak anggaran untuk program Prakerja saat biaya BPJS Kesehatan justru dinaikkan pemerintah sebesar seratus persen.

“Harusnya perhatiin itu kenaikan iuran BPJS Kesehatan terlebih dahulu. Harus didahulukan tentang sisi kesehatan sama kesejahteraan dulu lah harusnya,” jelas Lulung, pada hari Jumat (22/11).

Sebelumnya, dalam Perpres 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ditetapkan ketentuan iuran biaya BPJS Kesehatan yang baru dan berlaku pada bulan Januari 2020 yang akan datang. Beleid tersebut mengatur iuran untuk kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per bulan per peserta.

Sementara, untuk kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, dan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Secara persentase, kenaikan rata-rata hingga 100%.

Lebih lanjut, Lulung tuntut Jokowi agar pemerintah lebih fokus untuk mengutamakan APBN untuk sektor kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat ketimbang membuat program yang justru tak penting.

Terlebih lagi, tutur dirinya, berbagai program kesejahteraan masyarakat seperti dana bantuan sosial, program keluarga harapan dan lainnya kini belum merata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Seperti bantuan tunai, bantuan langsung, bantuan keluarga sejahtera juga belum merata itu. Di Jakarta saya lihat belum merata itu. Apalagi tentang itu (prakerja) rawan,” jelasnya.

Melihat hal tersebut, Lulung meminta agar pemerintah tak terlalu terburu-buru dalam mengimplementasikan program kartu prakerja. Dirinya khawatir program itu rawan disalahgunakan seperti Dana Desa bila tak dikaji secara matang oleh pemerintah.

Dirinya pun berharap agar implementasi program kartu prakerja turut menyertakan aspek pengawasan yang melekat agar tak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

“Jangan terburu-buru makanya, dikaji dulu deh. Makanya skemanya tersebut dapat dijamin untuk diawasi karena Itu sangat rawan sekali ya,” jelas Lulung tuntut Jokowi.

Sumber: CNNIndonesia

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian Lulung Tuntut Jokowi news Politik Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Detik-Detik Aula SMKN 1 Sragen Roboh, Ratusan Siswa Mati

Next Post »

Kejagung: TP4 Dibubarkan? Masa Bodoh, Tetap Lanjut Ekspansi

Author: TRAVEL

Related Post