Aksi Partai Buruh Tolak Tapera Siap Demo Besar-besaran di Kantor Istana Negara
Indoharian – Partai Buruh mengklaim akan menggelar Aksi Partai Buruh Tolak Tapera Siap Demo Besar-besaran untuk mencabut aturan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menggelar demo upaya menolak Tapera yang akan digelar Partai Buruh pekan ini
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Mengatakan jika aksi besar-besaran tolak Tapera itu akan dilaksanakan ribuan buruh.
“Partai buruh memiliki 3 alasan untuk demo besar besaran mengenaik tapera dan KSPI akan mengglear aksi demo besar besaran yang akan diikuti buruh pada hari Kamis mendatang di tanggal 6 Juni di Istana Negara, Jakarta, agar mencabut undang undang pasar pp Nomor 21 tahun 2024 yang berisi mengenai Tapera ,”ucap Said dalam keterangannya, Hari ini (2/6/2024).
Dengan mendesak pemerintah mencabut PP Tapera, Said mengatakan buruh menyuarakan tuntutan upaya mencabut undang undang mengenaik tapera dan aturan-aturan lainnya.
Aksi Partai Buruh yang mendesak pemerintah agar mencabut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 24 mengenai tapera Agar Aksi Partai Buruh Tolak Tapera Siap Demo Besar-besaran di Kantor Istana negara.
SIMAK JUGA Berita Harian Lainnya |
Kasus Plat Palsu DPR Polisi Tangkap Politikus Golkar |
Potongan Gaji Untuk Tapera Beratkan Para Pekerja |
Gibran : Kaesang Masuk Bursa Pilgub Jakarta |
Said Buka suara ada 3 alasan kenapa Partai Buruh ingin Tapera dicabut harus dilakukan pemerintah
Alasan pertama ialah karena tidak ada bukti untuk memiliki rumah dari program Tapera. Said mengatakan dengan potongan iuran sebesar 3 persen dari upah buruh, dalam jangkaberpuluh tahun pun tidak akan bisa membeli rumah.
Alasan kedua, Partai Buruh menganggap pemerintah seperti lepas tanggung jawab. Said mengatakan tidak ada satu usulan pun yang menjelaskan pemerintah ikut membayar iuran mengenai Tapera. Ia mengatakan iuran tabungan hanya dibayar oleh buruh dan pengusaha, tanpa adanya anggaran dari APBN dan APBD yang disisihkan oleh pemerintah untuk Tapera.
Alasan ketiga adalah sebab program Tapera dinilai seperti membebani biaya hidup buruh dan wiraswasta. Apalagi di tengah daya beli buruh yang turun persen dan upah gaji minimum yang sangat rendah oleh karena itu para buruh melakukan aksi demo besar besaran di istana negara. Potongan-potongan yang harus dibayar buruh tentu akan menambah beban dalam kebutuhan hidup sehari-hari.
Itulah mengapa dana Tapera bagi buruh yang ter-PHK atau buruh informal akan mengakibatkan ketidakjelasan dan kerumitan dalam pencairan dan keberlanjutan dana Tapera,” Ucapnya .
Sumber : suara.com
Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com