Untuk Mencegah PPDB DKI Kisruh, Komisi X Usulkan Konsep Sekolah Swasta Yang Dibiayai APBN

Indoharian – PPDB DKI Kisruh, Komisi X DPR Bongkar Hal Ini ke Mendikbud

INDOHARIAN.COM – Keterbatasan daya tampung sekolah-sekolah negeri menjadi salah satu pemicu kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB DKI kisruh) pada setiap tahun ajaran baru kini. untuk dapat mencegah terjadinya kisruh. Pemerintah pun diminta menambahkan terobosan dengan menerapkan konsep Sekolah Amanat Undang-Undang (SAU).

”Konsep SAU ialah sekolah swasta yang 100 persen dibiayai APBN sampai mempunyai kualitas seperti sekolah negeri. Dengan SAU tersebut calon siswa maupun orangtua siswa sangat banyak opsi pada memilih sekolah yang berkualitas,” ucap Ketua komisi X DPR Syaiful Huda, pada hari rabu (8/7/2020).

Huda menjelaskan, keterbatasan melihat menjadi salah satu persoalan besar pendidikan pada Indonesia. PPDB DKI kisruh, Kondisi tersebut salah satunya tercermin dari angka partisipasi murni (APM) nasional baik pada tingkat SMA, SMP, maupun SD pada tahun 2019.

Pada setiap jenjang Pendidikan itu angka anak usia didik yang tak dapat bersekolah masih cukup besar. Pada tingkat sekolah menengah atas APM nasional pada kisaran 40%, SMP 30% serta SD 3%.

”Keterbatasan akses tersebut ialah salah satunya dipicu sebab daya tampung sekolah negeri yang terbatas sampai tak dapat menampung seluruh anak usia didik pada masing-masing jenjang. Maka wajar bila setiap tahun PPDB akan kisruh apa pun metodenya sebab banyaknya pihak-pihak yang kecewa,” ucap Huda.

Dia menilai SAU dapat menjadi solusi jangka pendek serta murah mengingat ketika banyak sekolah-sekolah swasta yang telah menyediakan layanan pendidikan. Hanya saja sebagian besar sekolah-sekolah itu dikelola sekadarnya sebab keterbatasan biaya.

”Bila konsep SAU tersebut dilaksanakan maka pemerintah hanya wajib menyediakan biaya operasional sekolah tanpa terbebani dengan urusan infrastruktur ataupun ketersediaan sumber daya manusia,” katanya.

Konsep tersebut, kata Huda, jauh lebih murah daripada bila pemerintah harus membangun unit-unit sekolah baru untuk menampung seluruh peserta didik. Apalagi pada satu dua tahun ke depan, anggaran pemerintah akan lebih banyak dipakai agar memulihkan berbagai sektor terdampak wabah Covid-19.

”Kini pemerintah dengan keterbatasan anggaran tak mungkin pada waktu singkat dapat membangun unit sekolah baru yang dibutuhkan supaya sesuai dengan jumlah peserta didik, sedangkan Konsep SAU dapat diterapkan pada waktu 1-2 tahun ke depan,” katanya.

Diterapkan di Banyak Negara

Untuk menjaga kualitas SAU, kata Huda, dapat dipakai sistem diskualifikasi. Bila sekolah-sekolah swasta yang dibiayai oleh APBN tak mampu memenuhi standar akademik, maka pada tahun berikutnya mereka didiskualifikasi dengan tak lagi menerima biaya operasional sekolah.

”Pemerintah pada hal tersebut Kemendikbud tinggal menentukan standar akademik yang harus dicapai sekolah-sekolah swasta. Bila tak tercapai ya tinggal didiskualifikasi,” ucapnya.

Politikus PKB tersebut mengatakan, konsep SAU sudah diterapkan pada banyak negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat konsep Carter School sudah diterapkan sejak tahun 2000 serta meningkatkan akses pendidikan untuk banyak anak usia didik. Konsep tersebut juga sudah banyak disuarakan oleh peggiat pendidikan pada Tanah Air.

”Saya mempunyai komitmen agar mengusulkan konsep tersebut supaya terakomodasi pada pembahasan revisi UU Nomor 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang segera dibahas tahun depan,” katanya saat menjelaskan PPDB DKI kisruh.

Sumber: Liputan6.com

Berita Dunia Terbaru Berita hari ini Berita Indonesia Terbaru Berita Terkini berita terupdate Indoharian news Politik PPDB DKI Kisruh Terkini Terupdate serta Analisis dari INDOHARIAN.com

« Previous Post

Gawat!! Fakta Daging Marmot Yang Menjadi Sumber Penyakit

Next Post »

Denny JA Kritik Jokowi: Urus Krisis Sosial Kok Gak Mampu!

Author: TRAVEL

Related Post